Infografis
Suara.com - Adik perempuan Kim Jong Un mengultimatum Amerika Serikat dan Korea Selatan agar tidak melakukan provokasi.
Kalau masih melakukan provokasi perang, Kim Yo Jong, para pemimpin kedua negara itu tak bakal bisa nyenyak tidur selama empat tahun ke depan.
Menyadur CNN, Selasa (16/3/2021), Kim Yo Jong, saudara perempuan Pemimpin Tertinggi Korea Utara, memberikan peringatan kepada pemerintah Presiden AS Joe Biden.
"Kami mengambil kesempatan ini untuk memperingatkan pemerintahan baru AS, yang berusaha keras untuk mengeluarkan 'bau bubuk' di tanah kami," katanya dalam sebuah pernyataan, menurut kantor berita negara itu, KCNA.
Baca Juga: Biadab! Demi Uang Asuransi, Pria Ini Bunuh 2 Orang Anaknya
"Jika ingin tidur dengan damai selama empat tahun mendatang, sebaiknya jangan menimbulkan 'bau' pada langkah pertama," katanya.
Peringatan dari Korea Utara tersebut muncul ketika AS dan Korea Selatan melakukan latihan militer bersama, dengan format simulasi yang diperkecil.
Selain itu, Menteri Luar Negeri AS Tony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin akan mengadakan pertemuan dengan rekan-rekan mereka dari Jepang dan Korea Selatan di Seoul.
Sebelumnya Senin, sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan kepada wartawan bahwa pemerintah telah menjangkau Korea Utara.
"Diplomasi selalu menjadi tujuan kami. Tujuan kami adalah untuk mengurangi risiko eskalasi. Tetapi, hingga saat ini, kami belum menerima tanggapan apa pun," kata Psaki.
Baca Juga: China Kecam Pemerintah Amerika Serikat atas Kebijakan Pemblokiran Huawei
Namun, para ahli mengatakan kepada CNN, Kim Yo Jong sudah mengirim pesan bahwa Pyongyang kemungkinan akan menolak upaya diplomatik untuk saat ini, karena sejumlah alasan termasuk pandemi virus corona.
Korut juga diklaim masih meninjau beragam kebijakan Biden hingga belum mau membangun diplomasi.
Sebaliknya, pemerintahan Biden masih melakukan peninjauan terhadap kebijakan Korea Utara saat pemerintahan Trump, yang dapat diumumkan "dalam beberapa minggu mendatang," menurut seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri.
