Infografis
Suara.com - Kepolisian Daerah atau Polda Riau menetapkan oknum sekretaris camat berinisial HS sebagai tersangka kasus pungutan liar (pungli) pengurusan surat tanah di Kota Pekanbaru pada Senin (15/3/2021).
"Dari penangkapan tersebut, tim mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp3 juta di dalam amplop warna putih yang bertuliskan 'pengurusan tanah'," kata Kapolda Riau Irjen Pol. Agung Setya Imam Effendi di Pekanbaru.
Kapolda mengemukakan hal itu setelah Tim Saber Pungli Polda Riau melakukan operasi tangkap tangan terhadap seorang oknum sekretaris camat berinisial HS atas dugaan melakukan pungli terkait dengan pengurusan surat tanah di Kota Pekanbaru.
Penangkapan berlangsung di Kantor Camat Bina Widya pada hari Senin pukul 14.30 WIB.
Ia menjelaskan bahwa pelaku HS melakukan korupsi dengan memaksa membayar sejumlah uang untuk pengurusan tanah sewaktu ketika yang bersangkutan menjabat sebagai Lurah Sidomulyo.
Sesuai dengan keterangan saksi dari staf kelurahan, lanjut Kapolda, mereka membenarkan adanya permintaan sejumlah uang oleh pelaku HS dalam setiap pengurusan surat tanah di Kelurahan Sidomulyo yang jumlahnya bervariasi sesuai dengan luasan dan lokasi objek tanah.
Pelaku menjabat sebagai Lurah Sidomulyo sejak Februari 2019 hingga Januari 2021. Dalam kurun waktu tersebut, sebagaimana tercatat dalam buku register SKGR/SKPT/HIBAH, terdapat sebanyak 459 pencatatan jual beli tanah berupa SKGR, AJB, dan SKPT.
Saat HS menjabat Lurah Sidomulyo Barat, kata dia, yang bersangkutan tidak mau menandatangani SKGR apabila uang yang diberikan oleh pemohon tidak sesuai dengan jumlah uang yang dia inginkan.
"Dapat dijelaskan bahwa dalam pengurusan tanah atau SKGR tidak dikenai biaya, tidak dibebankan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak, red.) karena tidak ada aturan terkait dengan pengurusan tanah di tingkat kelurahan," ujar Kapolda sebagaimana dilansir Antara.
Baca Juga: Sekcam di Pekanbaru Kena OTT Gegara Pungli Pengurusan Tanah
Ia mengatakan perbuatan pelaku masuk kategori korupsi dengan melanggar Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
