Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami adanya perintah eks Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo kepada Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar terkait uang tunai sebesar Rp52, 3 miliar yang telah disita oleh lembaga antirasuah itu. Uang tersebut merupakan jaminan para eksportir benih lobster di Kementerian KKP tahun 2020 yang kini telah berujung rasuah.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut Edhy telah memerintahkan Sekjen KKP Antam untuk membuat surat perintah tertulis terkait dengan penarikan jaminan Bank (Bank Garansi) dari para eksportir kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM). Perintah itu terkait uang mencapai puluhan miliar yang disita KPK.
Menurutnya, setelah ditelusuri, jaminan itu ternyata tidak ada sama sekali.
“Tentu nanti akan kami konfirmasi lebih lanjut kepada para saksi apakah kemudian ada unsur kesengajaan, misalnya dalam konstruksi secara keseluruhan proses di dalam dugaan korupsi seluruh peristiwa yang ada di perkara ini,” kata Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (15/3/2021).
Namun, Ali belum bisa memastikan soal langkah KPK untuk meminta keterangan mantan Wakabareskrim Polri itu terkait aliran uang puluhan miliar rupiah dari eksportir benur.
Dia hanya mengatakan, penyidik masih melihat perkembangan dari penyidikan kasus tersebut.
"Liiat perkembangan dulu, karena yang terpenting uang telah dilakukan penyitaan dan akan dikonfirmasi kepada para saksi, saksinya siapa yang nanti akan dipanggil untuk dikonfirmasi dan barang bukti ini nanti akan kami sampaikan lebih lanjut,” kata dia.
Dalam kasus ini, KPK menemukan adanya dugaan bahwa Edhy memakai uang izin ekspor benih lobster untuk kebutuhan pribadinya.
Salah satu yang diungkap KPK untuk membeli beberapa unit mobil. Kemudian adanya penyewaan apartemen untuk sejumlah pihak dan uang suap itu juga digunakan Edhy untuk pembelian minuman beralkohol jenis Wine.
Baca Juga: Kasus Suap Edhy Prabowo, KPK Sita Uang Tunai Rp 52,3 Miliar
Eks politikus Partai Gerindra itu juga diduga memakai uang suap lobster untuk membeli sejumlah bidang tanah.