Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami adanya perintah eks Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo kepada Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar terkait uang tunai sebesar Rp52, 3 miliar yang telah disita oleh lembaga antirasuah itu. Uang tersebut merupakan jaminan para eksportir benih lobster di Kementerian KKP tahun 2020 yang kini telah berujung rasuah.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut Edhy telah memerintahkan Sekjen KKP Antam untuk membuat surat perintah tertulis terkait dengan penarikan jaminan Bank (Bank Garansi) dari para eksportir kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM). Perintah itu terkait uang mencapai puluhan miliar yang disita KPK.
Menurutnya, setelah ditelusuri, jaminan itu ternyata tidak ada sama sekali.
“Tentu nanti akan kami konfirmasi lebih lanjut kepada para saksi apakah kemudian ada unsur kesengajaan, misalnya dalam konstruksi secara keseluruhan proses di dalam dugaan korupsi seluruh peristiwa yang ada di perkara ini,” kata Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (15/3/2021).
Baca Juga: Kasus Suap Edhy Prabowo, KPK Sita Uang Tunai Rp 52,3 Miliar
Namun, Ali belum bisa memastikan soal langkah KPK untuk meminta keterangan mantan Wakabareskrim Polri itu terkait aliran uang puluhan miliar rupiah dari eksportir benur.
Dia hanya mengatakan, penyidik masih melihat perkembangan dari penyidikan kasus tersebut.
"Liiat perkembangan dulu, karena yang terpenting uang telah dilakukan penyitaan dan akan dikonfirmasi kepada para saksi, saksinya siapa yang nanti akan dipanggil untuk dikonfirmasi dan barang bukti ini nanti akan kami sampaikan lebih lanjut,” kata dia.
Dalam kasus ini, KPK menemukan adanya dugaan bahwa Edhy memakai uang izin ekspor benih lobster untuk kebutuhan pribadinya.
Salah satu yang diungkap KPK untuk membeli beberapa unit mobil. Kemudian adanya penyewaan apartemen untuk sejumlah pihak dan uang suap itu juga digunakan Edhy untuk pembelian minuman beralkohol jenis Wine.
Baca Juga: KPK Sita Rumah Stafsus Edhy Prabowo di Cikarang
Eks politikus Partai Gerindra itu juga diduga memakai uang suap lobster untuk membeli sejumlah bidang tanah.
KPK pun kini tengah membuka peluang Edhy Prabowo akan dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Selain, kasus suap yang kini telah menjerat Edhy. Edhy dalam perkara ini diduga menerima suap mencapai Rp 3,4 miliar dan 100 ribu dolar Amerika Serikat. Uang itu sebagian diduga digunakan Edhy bersama istrinya untuk berbelanja tas hermes, sepeda, hingga jam rolex di Amerika Serikat.
Edhy bersama istrinya Iis Rosita Dewi ditangkap tim satgas KPK di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang pada Rabu (25/11/2020) dini hari. Operasi tangkap tangan itu dilakukan KPK seusai Edhy dan istrinya melakukan kunjungan dari Honolulu, Hawai, Amerika Serikat.
Dalam OTT itu, KPK sempat mengamankan sebanyak 17 orang. Namun, dalam gelar perkara yang dilakukan penyidik antirasuah dan pimpinan hanya tujuh orang yang ditetapkan tersangka termasuk Edhy.
Sementara istrinya, Iis Rosita Dewi lolos dari jeratan KPK. Namun, Iis kembali dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan intensif di KPK.
Edhy menjadi tersangka bersama enam orang lainnya. Mereka adalah stafsus Menteri KKP Safri; Pengurus PT ACK Siswadi; staf istri Edhy Ainul Faqih; dan pemberi suap Direktur PT DPP Suharjito. Kemudian dua staf pribadi menteri KP Andreau Pribadi Misata dan Amiril Mukminin.
