Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deliserdang, Medan, Jhoni Allen Marbun mempertanyakan soal iuran per bulan kader Demokrat yang dianggap tak jelas. Pasalnya, dia mengklaim tidak ada kejelasan terkait laporan iuran kader selama Agus Harimurti Yudhoyono menjadi ketua umum Partai Demokrat.
"Bayangkan iuran semua kader dari Sabang sampai Merauke diambil ke DPP, walaupun diakui (SBY) untuk beli kantor, termasuk dari mahar-mahar Pilkada, tapi tak ada laporan pertanggungjawaban AHY selaku Ketua Umum kemarin,” kata Jhoni Allen Marbun dalam tayangan di Metro TV seperti dikutip dari Hops.id--media jaringan Suara.com, Minggu (14/3/2021).
“Tak ada juga laporan keuangan Demokrat secara bulanan. Karena apa, karena kewenangan satu-satunya ada di AHY, yang kedua ada di SBY," lanjutnya.
Dia lantas menyinggung manuver dari kubu AHY-SBY yang kini seolah mempersoalkan pihaknya bagi-bagi uang saat gelaran KLB kemarin. Kata Jhoni Allen, memberi uang jauh lebih baik dan bermartabat daripada mengambil dan merampas uang iuran para kader.
Baca Juga: BW Bela Demokat Kubu AHY, PDIP: Kerjanya di TGUPP Anies Jauh dari Harapan
Sejauh ini, Jhoni Allen memang mengakui jika kubu AHY dan SBY memang jago melakukan pencitraan. Maka itu, dirinya kemudian dituduh untuk menjual partai berdasarkan kepentingan uang.
“Memberi lebih bagus daripada merampas, kalau mereka merampas hak-hak dari kader-kader,” katanya.
Kubu AHY soal Iuran Kader Demokrat
Di pihak lain, tudingan Jhoni Allen soal iuran kader Demokrat ini lantas ditanggapi langsung oleh Didik Mukrianto, Ketua DPP Demokrat Kubu AHY.
Menurut dia, apa yang dituduhkan Jhoni Allen sangat berlebihan dan mengada-ada. Sebab persepsi itu tidak benar.
Baca Juga: Munarman Sebut Konflik Partai Demokrat Semakin Nggak Jelas
Dia mengakui jika iuran kader memang merupakan salah satu sumber pendanaan partai. Akan tetapi semuanya jelas, dan telah diaudit oleh akuntan publik.
“Tentu kita menyadari bahwa di UU Parpol disebutkan bahwa iuran anggota menjadi salah satu sumber dana partai, termasuk usaha-usaha yang sah dan tidak melanggar hukum. Bahkan lebih jauh dari itu, keuangan dan pengelolaan dana Partai Demokrat sudah diaudit oleh akuntan publik dan hingga saat ini dinyatakan bahwa pengelolaan tersebut tidak ada penyimpangan apapun.”
Menanggapi pernyataan Didik, Jhoni Allen lantas bersuara. Kata dia, seharusnya berkaitan dengan keuangan tidak berpendekatan hanya dari audit semata.
Sebab, selama ini, laporan pertanggungjawaban baik iuran kader Demokrat, sampai pada mahar pilkada tak pernah jelas dan dilaporkan oleh AHY.
Padahal, di dalam AD ART, bahwa salah satu syarat melakukan kongres, yakni turut melaporkan laporan keuangan.
“Bukan audit, kalau itu dari luar. Sementara LPJ itu supaya didengar anggota, karena kedaulatan partai itu ada di tangan anggota, bukan di tangan audit,” katanya.
