Infografis
"Terkait bansos dipotong, sekali lagi, tidak mungkin bansos dipotong, kenapa? Karena yang jadi kewajiban pemprov kami sampaikan APBD melalui Bank DKI langsung masuk ke ATM. Jadi tidak mungkin ada pemotongan karena itu langsung ke ATM masing-masing dan tidak berkurang satu perak pun," katanya.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jakarta Rani Mauliani menerima laporan warga yang mengeluhkan pemotongan bansos tunai. Rani mendapat informasi, bantuan yang semestinya diterima sebesar Rp300 ribu disunat menjadi Rp200 ribu.
"Ada yang pernah info dari Rp300 ribu mereka terima (hanya) Rp200 ribu. Mereka tahu itu ada pemotongan karena mereka harus tanda tangan penerimaan di situ tertera Rp300 ribu, berbeda dengan yang mereka terima," kata Rani.
Rani menjelaskan, bantuan sosial yang diberikan Dinas Sosial Jakarta kepada warga semestinya disalurkan melalui ATM (cashless). Namun dia menemukan bansos dibagikan secara tunai.
Rani menyatakan temuannya ini tersebar di sejumlah wilayah Ibu Kota. Meskipun enggan merinci lebih lanjut, politikus Gerindra ini mendesak Pemprov Jakarta melakukan evaluasi penerimaan bansos tunai secara berkala.
Sementara itu, anggota Fraksi Gerindra DPRD Jakarta Syarif mengatakan saat ini fraksinya masih melakukan verifikasi terkait laporan pemotongan bansos tunai untuk warga Jakarta.
"Lagi kita verifikasi, kalau pengaduan harus kita respons," kata Syarif.
Syarif mengatakan ada dua kemungkinan jalur pemotongan dilakukan oleh oknum-oknum petugas tertentu. Yaitu jalur penyaluran bansos tunai dari pemerintah Jakarta atau dari penyaluran Kementerian Sosial.
"Kita sedang verifikasi apakah pengaduan itu berasal dari jalur Kemensos, apakah dari Dinas Sosial," kata Syarif.
Baca Juga: Ahmad Riza Apresiasi Vaksinasi Bagi Lansia di Universitas Al Azhar
Namun dia meyakini penyaluran bansos tunai dari Dinas Sosial Jakarta sangat kecil peluang untuk dilakukan pemotongan. Karena sistem penyaluran BST di Jakarta melalui mekanisme transfer bank dan penerima bisa langsung mengambil melalui mesin ATM.
