Infografis
Suara.com - Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan tidak ada pemotongan uang bantuan sosial tunai Rp300 ribu per bulan. Dia mengatakan bansos tunai terkait pandemi Covid-19 diberikan secara tunai sehingga mustahil terjadi pemotongan.
"Terkait bansos sudah sering kami sampaikan, bansos kali ini diberikan secara tunai yang kami sebut bantuan sosial tunai. Dan bansos kali ini yang kami beri dari Pemprov DKI Jakarta diberikan langsung ke ATM langsung warga, angkanya tidak kurang satu perak pun," kata Riza di Jakarta, Sabtu (13/3/2021).
"Tanggungjawabnya melalui APBD dan Bank DKI Jakarta itu langsung diterima oleh warga melalui kepala keluarga tiap warga dapat Rp300 ribu. Tidak mungkin kurang, bahkan biaya pembuatan rekening ATM itu menjadi tanggung jawab kami."
Riza mengatakan distribusi vaksin selama ini tidak terjadi kendala.
Baca Juga: Ahmad Riza Apresiasi Vaksinasi Bagi Lansia di Universitas Al Azhar
"Itu sudah ada jdwalnya, jadi tidak terlambat karena berikan secara teknis, sangat mudah karena kami berikan lewat transfer langsung," katanya.
Penyaluran bansos tunai dilaksanakan mulai dari bulan Januari hingga April 2021. Rencananya diberikan kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat.
Minta laporan
Kemarin, Riza mengancam sanksi berat kepada aparat yang kedapatan memotong bansos tunai.
"Silakan buktikan kalau ada yang disampaikan (bansos) DKI dipotong, silakan protes. Kalau ada aparat kami memotong di Bank DKI kita akan beri sanksi yang berat," kata Riza di Balai Kota dalam laporan Antara.
Baca Juga: Studi: Pandemi dan Pembatasan Wilayah Perparah Gejala Gangguan Makan
Riza meminta warga melapor apabila terjadi penyimpangan di lapangan. Sejauh ini, dia meyakini hal seperti ini tidak akan terjadi karena BST di DKI Jakarta disalurkan secara non tunai melalui ATM.
"Terkait bansos dipotong, sekali lagi, tidak mungkin bansos dipotong, kenapa? Karena yang jadi kewajiban pemprov kami sampaikan APBD melalui Bank DKI langsung masuk ke ATM. Jadi tidak mungkin ada pemotongan karena itu langsung ke ATM masing-masing dan tidak berkurang satu perak pun," katanya.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jakarta Rani Mauliani menerima laporan warga yang mengeluhkan pemotongan bansos tunai. Rani mendapat informasi, bantuan yang semestinya diterima sebesar Rp300 ribu disunat menjadi Rp200 ribu.
"Ada yang pernah info dari Rp300 ribu mereka terima (hanya) Rp200 ribu. Mereka tahu itu ada pemotongan karena mereka harus tanda tangan penerimaan di situ tertera Rp300 ribu, berbeda dengan yang mereka terima," kata Rani.
Rani menjelaskan, bantuan sosial yang diberikan Dinas Sosial Jakarta kepada warga semestinya disalurkan melalui ATM (cashless). Namun dia menemukan bansos dibagikan secara tunai.
Rani menyatakan temuannya ini tersebar di sejumlah wilayah Ibu Kota. Meskipun enggan merinci lebih lanjut, politikus Gerindra ini mendesak Pemprov Jakarta melakukan evaluasi penerimaan bansos tunai secara berkala.
Sementara itu, anggota Fraksi Gerindra DPRD Jakarta Syarif mengatakan saat ini fraksinya masih melakukan verifikasi terkait laporan pemotongan bansos tunai untuk warga Jakarta.
"Lagi kita verifikasi, kalau pengaduan harus kita respons," kata Syarif.
Syarif mengatakan ada dua kemungkinan jalur pemotongan dilakukan oleh oknum-oknum petugas tertentu. Yaitu jalur penyaluran bansos tunai dari pemerintah Jakarta atau dari penyaluran Kementerian Sosial.
"Kita sedang verifikasi apakah pengaduan itu berasal dari jalur Kemensos, apakah dari Dinas Sosial," kata Syarif.
Namun dia meyakini penyaluran bansos tunai dari Dinas Sosial Jakarta sangat kecil peluang untuk dilakukan pemotongan. Karena sistem penyaluran BST di Jakarta melalui mekanisme transfer bank dan penerima bisa langsung mengambil melalui mesin ATM.
"(Kemungkinan) Kemensos melalui via Pos, kalau Pos nggak pakai ATM," kata Syarif.
Sekretaris Komisi D DPRD DKI akan meminta keterangan dari Dinas Sosial untuk mengetahui apakah pemotongan tersebut terjadi di penyaluran BST Pemprov DKI atau tidak.
"Kalau saya berpendapat kecil kemungkinan dari Dinsos, kalau dari Kemensos itu bukan domain DKI," kata Syarif.
