Myanmar Masih Kacau, Korea Selatan Stop Kerjasama Pertahanan

Sabtu, 13 Maret 2021 | 11:27 WIB
Myanmar Masih Kacau, Korea Selatan Stop Kerjasama Pertahanan
Presiden Korea Selatan Moon Jae-in (REUTERS/Jung Yeon-Je)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Korea Selatan akan menangguhkan pertukaran militer dan melarang ekspor senjata ke Myanmar setelah kudeta militer dan insiden penembakan selama aksi protes.

Menyadur Channel News Asia, Sabtu (13/3/2021) kepetusan tersebut disampaikan langsung oleh Kementerian Luar Negeri Korea Selatan pada hari Jumat (12/3).

Korea Selatan juga mengatakan Seoul akan membatasi ekspor barang-barang strategis lainnya dan mempertimbangkan kembali bantuan pembangunan pada Myanmar.

Korsel juga akan memberikan pengecualian kemanusiaan bagi warga negara Myanmar untuk mengizinkan mereka tinggal di Korea Selatan sampai situasinya membaik.

Baca Juga: Biarawati Myanmar Berlutut di Depan Polisi Bersenjata

"Meskipun ada tuntutan berulang dari masyarakat internasional, termasuk Korea Selatan, ada peningkatan jumlah korban di Myanmar karena tindakan kekerasan dari pihak berwenang militer dan polisi," kata Kemenlu Korsel dalam sebuah pernyataan.

Ekspor pertahanan terakhir dari Korea Selatan ke Myanmar terjadi pada 2019, tetapi Seoul masih menghabiskan jutaan dolar untuk proyek-proyek pembangunan di sana, menurut data yang diajukan ke International Aid Transparency Initiative.

Pemerintah Korea Selatan akan mempertimbangkan kembali beberapa kerja sama pembangunan yang tidak ditentukan dengan Myanmar.

Namun Korsel masih akan melanjutkan proyek yang secara langsung terkait dengan mata pencaharian warga Myanmar dan bantuan kemanusiaan, jelas Kemenlu.

Aktivis Myanmar mengadakan lebih banyak aksi unjuk rasa pada hari Jumat, sehari setelah sebuah kelompok hak asasi mengatakan pasukan keamanan membunuh 12 pengunjuk rasa.

Baca Juga: Militer Myanmar Tuduh Aung San Suu Kyi Terima Suap Rp8,6 Miliar dan Emas

Negara Asia Tenggara itu berada dalam krisis sejak tentara menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI