Infografis
Suara.com - Gelombang penolakan terhadap hasil kongres luar biasa Partai Demokrat di Deli Serdang yang mengukuhkan Moeldoko menjadi ketua umum terus menguat.
Ketua Umum DPP Forum Komunikasi Kaderisasi Generasi Demokrat Freddy Jaya mengatakan, "Tuhan tidak tidur."
"Kepada seluruh anggota FKKGD, mari kita iringi perjuangan kita dengan doa. Sesuai dengan rumusan bahwa PD adalah partai yang nasionalis-religius. Memang KLB ini menggetarkan dan menggerakkan hati para kader, merasa dizalimi, tetapi ingatlah, Tuhan tidak tidur," kata Freddy dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (13/3/2021).
KNPD menyatakan tetap setiap ada kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono -- putra Susilo Bambang Yudhoyono -- kata Ketua Umum DPP KNPD Dedi Alfresco Sihombing. Dia menegaskan kepengurusan AHY yang diakui Kementerian Hukum dan HAM.
Baca Juga: Partai Demokrat Gelar Doa Bersama, Penampilan Annisa Pohan Jadi Sorotan
Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat yang legal adalah hasil kongres pada tahun 2020, kata Ketua Dewan Pembina DPP KNPD Ardy Mbalembout, dan dia mengutuk kelompok KLB Deli Serdang.
"Sekarang kelompok KLB Sumut mengatakan menggunakan AD/ART 2005. Itu namanya makar, tidak hanya pada Partai Demokrat tapi juga pada pemerintahan yang sah," kata Ardy.
"Oleh sebab itu, kapolri harus segera menangkap terorisme politik yang telah merongrong wibawa negara."
Menggugat
DPP Partai Demokrat menggugat sejumlah politisi yang menggelar KLB di Deli Serdang melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena mereka diyakini telah melanggar aturan perundang-undangan Republik Indonesia.
Baca Juga: Kubu AHY Beberkan Bukti KLB Partai Demokrat di Deli Serdang Ilegal
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam laporan Antara mengatakan para tergugat diyakini telah melanggar AD/ART sebagai dasar hukum tertinggi partai, UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Pasal 1 UUD 1945.
“Sangat jelas mereka melanggar UU Parpol, salah satunya Pasal 26, (disebutkan, red) bahwa kader yg telah diberhentikan atau dipecat tidak dapat membentuk kepengurusan ataupun membentuk partai politik lagi yang sama dengan yang mereka dipecat. Itu salah satu pasal saja yang kami sebutkan, tapi ada pasal-pasal lain yang juga kami sampaikan dalam gugatan ini,” kata Herzaky didampingi beberapa anggota tim kuasa hukum Partai Demokrat.
Ia menerangkan para tergugat, yang jumlahnya mencapai 10 orang, juga melanggar AD/ART partai, sebagaimana telah ditetapkan dalam Kongres Partai Demokrat V, dan telah disahkan oleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.M.HH-09.AH.11.01 tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan AD/ART Partai Demokrat.
Saat ditanya mengenai 10 orang tergugat itu, Herzaky belum bersedia menyebutkan nama-namanya secara detail.
“Kami datang ke pengadilan dengan harapan semoga pengadilan bisa menjadi benteng terakhir bagi kami memperjuangkan keadilan, menegakkan keadilan dan kebenaran. Di sini, kami mencari keadilan,” ujar Herzaky sebelum menyerahkan gugatan ke PN Jakarta Pusat.
Anggota tim kuasa hukum Partai Demokrat Bambang Widjojanto mengatakan langkah hukum ke pengadilan merupakan upaya mempertahankan demokrasi di Indonesia.
“Kami ingin menggunakan hukum, dan mudah-mudahan hukum akan berpihak dan berpijak pada kepentingan demokrasi dan demokratisasi,” kata Bambang.
Saat ditanya kemungkinan tim kuasa hukum akan melaporkan pihak KLB ke kepolisian, Bambang meminta agar publik menunggu.
“Kita tunggu saja nanti,” kata dia.
DPP Partai Demokrat menunjuk 13 orang sebagai penasihat hukum, yang di antaranya adalah Bambang Widjojanto, Mehbob, Muhajir, Yandri Sudarso, Abdul Fickar Hadjar, Aura Akhman, Donal Fariz, Rony E. Hutahaean, Iskandar Sonhadji, Budi Setyanto, Boedhi Wijardjo, Diana Fauziah, dan Reinhard R. Silaban.
Tim kuasa hukum, sebagaimana tertulis dalam dokumen gugatan, dinamakan sebagai Tim Pembela Demokrasi.
