Infografis
Reaksi bermunculan Pemerintah Polandia menentang tindakan ini, dengan alasan bahwa sebagai negara berdaulat dan masyarakat yang lebih konservatif, mereka memiliki hak untuk mempertahankan apa yang dipandangnya sebagai nilai-nilai tradisional keluarga.
Anggota Parlemen Jerman Terry Reintke, salah satu yang mendukung resolusi tersebut, memuji "mayoritas besar" yang mendukung langkah ini.
"Kita akan memperjuangkan keselamatan kita. Kita akan memperjuangkan kesetaraan kita. Kita akan memperjuangkan kebebasan kita," kata anggota Partai Hijau ini lewat Twitternya.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyatakan mendukung langkah ini menjelang pengambilan suara di parlemen.
"Menjadi diri sendiri bukanlah ideologi. Itu identitas Anda. Tidak ada yang bisa mengambilnya," tulisnya di Twitter pada Rabu (19/03).
Sebelum resolusi disahkan, DW mewawancarai Evelyne Paradis, Direktur Eksekutif ILGA-Eropa, sebuah LSM yang mengadvokasi hak asasi manusia dan kesetaraan bagi orang LGBT+.
Paradis mengatakan inisiatif tersebut adalah "pesan dukungan yang penting, tentu saja untuk orang-orang LGBT+ di seluruh Uni Eropa dan sekitarnya.
"Sebagai bentuk aksi nyata Sejak 2019, lebih dari 100 kota di Polandia telah melembagakan resolusi yang menyatakan diri mereka sebagai "zona bebas LGBT".
Kebijakan pembatasan serupa telah diberlakukan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban.
Baca Juga: Resmi! Joe Biden Izinkan LGBT Jadi Militer AS
Sampai sekarang, resolusi Uni Eropa bersifat simbolis. Meski ini dipandang sebagai kemenangan bagi hak LGBT+, banyak yang berharap resolusi ini didukung aksi nyata.
