Infografis
Suara.com - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menganggap jika pernyataan Jhoni Allen Marbun terkait mukadimah dan AD/ART Partai Demokrat mencerminkan gaya feodalisme dalam berorganisasi dan obskurantis. Jhoni dinilai belum move on.
Hal itu disampaikan Kamhar menanggapi tindakan Jhoni Allen sebagai Sekjen Partai Demokrat kubu Moeldoko yang berencana melaporkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke polisi terkait tudingan memalsukan akta AD/ART partai pada Kongres 2020, termasuk mukadimah partai.
Namun menurut Kamhar, kongres memang memungkinkan untuk mengubah baik mukadimah maupun AD/ART jika memang sudah kesepakatan.
"Mukaddimah dalam AD/ART yang menjadi roh, jiwa dan visi besar organisasi. Ini sangat mungkin direvisi jika dipandang perlu untuk merespon dinamika dalam ruang dan waktu sehingga lebih adaptif dan relevan, tak anakronis. Pernyataan JAM tentang ini mencerminkan sikap feodal dalam berorganisasi dan obskurantis," tutur Kamhar kepada wartawan, Jumat (12/3/2021).
Kamhar mengatakan kubu Moeldoko terindikasi gagal move on dan terjebak pada romantisme masa lalu. Di mana, kata Kamhar pada masa terdahulu mereka memegang posisi penting dan strategis, terlebih saat itu Partai Demokrat sebagai partai pendukung utama pemerintah.
Kamhar berujar kubu Moeldoko mengabaikan regenerasi dan sulit menerima kenyataan kehilangan kekuasaan sebagai konsekuensi pergantian kepengurusan serta posisi Partai Demokrat yang kini berada di luar pemerintahan.
"Karenanya melalui KLB ini mereka berharap syahwat ingin berkuasanya dapat terlayani, baik sebagai jajaran pimpinan utama Partai Demokrat maupun sebagai bagian dari koalisi pemerintah yang mendapatkan akses dan porsi menikmati kue kekuasaan. Ini terkonfirmasi dari pernyataan kelompok KLB abal-abal ini, yang menyatakan mempersiapkan kader masuk di pemerintahan," kata Kamhar.
Selain soal itu, Kamhar menilai ada indikasi yang membuat kubu Moeldoko gagal move on. Yakni dengan pernyataan merela yang masih menggunakan AD/ART 2005 sebagai pedoman dan acuan memberi legal standing terhadap kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang.
"Ini sulit diterima dan bertentangan dengan akal sehat. Di organisasi mana pun, AD/ART yang berlaku sebagai hukum adalah AD/ART yang terbaru yang disepakati dan ditetapkan dalam forum pengambilan keputusan untuk itu yang sah dan legal. Artinya bagi Partai Demokrat adalah hasil Kongres V tahun 2020 di Jakarta," kata Kamhar.
Baca Juga: Gugat 10 Orang ke PN Jakpus, AHY Tunjuk Eks Pimpinan KPK jadi Pengacara
"Memaksakan penggunaan AD/ART tahun 2005 ini bentuk ketololan absolut. Bertentangan dengan sunatullah yang mengabaikan proses gerak dan dinamika perubahan dalam ruang dan waktu," pungkasnya.
