Gugat 10 Orang ke PN Jakpus, AHY Tunjuk Eks Pimpinan KPK jadi Pengacara

Jum'at, 12 Maret 2021 | 11:17 WIB
Gugat 10 Orang ke PN Jakpus, AHY Tunjuk Eks Pimpinan KPK jadi Pengacara
Ilustrasi---Bambang Widjojanto. (Suara.com/Yasir)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Eks Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) ikut mendampingi rombongan kader partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat menyambangi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (12/3/2021). Pendampingan BW terhadap kubu AHY terkait rencana menggugat orang-orang yang dianggap melakukan pelanggaran hukum.

Pantauan Suara.com, kubu AHY hanya diwakilkan oleh Kepala Bakomstra DPP Demokrat Herzaky Mahendra Putra. Terlihat mereka tiba di PN Jakarta Pusat sekitar pukul 10.22 WIB. Ada 10 orang yang akan digugat kubu AHY ke pengadilan. Dalam gugatan ini, BW ditujuk sebagai kuasa hukum.

Herzaky menjelaskan, gugatan terhadap 10 orang tersebut dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum. 

"Satu mereka melanggar konstitusi partai yang diakui negara. kedua, mereka melanggar konstitusi negara tepatnya UUD 45 pasal 1 karena Indonesia negara hukum dan demokratis," kata Herzaky di PN Jakpus, Bungur, Jakarta Pusat, Jumat (12/3/2021). 

Baca Juga: Ancaman Moeldoko Dkk Mau Polisikan Cuma Gertakan, Kubu AHY: Keburu Malu

Menurutnya, pengadilan kekinian menjadi benteng terakhir dalam mencari keadilan. Pasalnya tergugat juga dianggap telah melanggar UU Partai Politik. 

Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kedatangan mereka untuk menggugat 10 orang lantaran dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. (Suara.com/Bagaskara)
Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kedatangan mereka untuk menggugat 10 orang lantaran dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. (Suara.com/Bagaskara)

"Karena sangat jelas mereka melanggar UU parpol salah satunya pasal 26 bahwa kader diberhentikan atau kader yang telah dipecat tidak dapat membentuk kepengurusan ataupun parpol lagi yang sama dengan partai yang mereka dipecat itu salah satu pasal saja kami sebutkan. Tapi ada pasal-pasal lain yang kami sampaikan," tuturnya. 

Kendati begitu, Herzaky dan pihaknya enggan membeberkan 10 orang tergugat tersebut. Ketika ditanya, ia menyebut beberapa orang dari 10 tergugat merupakan kader yang sudah dipecat. 

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI