Belum Daftarkan KLB, Pengamat: Kubu Moeldoko Tunggu Dapatkan Acc Pemerintah

Jum'at, 12 Maret 2021 | 10:21 WIB
Belum Daftarkan KLB, Pengamat: Kubu Moeldoko Tunggu Dapatkan Acc Pemerintah
Pendiri Partai Demokrat Etty Manduapessy (tengah) didampingi para kader lainnya menghadiri KLB Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). Berdasarkan hasil KLB tersebut, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. [ANTARA FOTO/Endi Ahmad]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, melihat ada strategi tarik ulur, di balik Partai Demokrat kubu Moeldoko yang hingga kini belum mendaftarkan hasil kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang ke Kemenkumham.

Ujang berpendapat strategi itu digunakan lantaran kubu Moeldoko saat ini tengah melakukan lobi politik guna mendapatkan kepastian hasil KLB dapat disahkan Kemenkumham.

"(Kubu Moeldoko) sedang main tarik ulur, bukan menunda-nunda tapi sedang melobi untuk mendapatkan acc. Mereka itu kan KLB ilegal tak sesuai AD/ART partai dan UU," kata Ujang kepada Suara.com, Jumat (12/3/2021).

Setelah mendapat kepastian, menurut Ujang, kubu Moeldoko pasti akan mendaftar.

Baca Juga: Ngaku Diajak Kudeta Demokrat, Gatot Nurmantyo Disentil Keras Kubu Moeldoko

Padahal diketahui, pihak Moeldoko sebelumnya berencana mendaftarkan pada Senin (8/3) tapi batal. Sehari setelahnya muncul klaim bahwa mereka sudah ke Kekemenkumham. Namun pasa Kamis (11/3), mereka menegaskam belum mendaftarkam hasil KLB Deli Serdang.

"Makanya mereka melakukan strategi tarik ulur dan lobi agar pasti, agar dapat kepastian disahkan. Karena percuma jika diajukan namun tak disahkan. Lalu juga sedang atur dokumen agar seolah-olah legal," kata Ujang.

Jika strategi lobi itu benar dilakikan, Ujang mengatakan patut diduga kubu Moeldoko saat ini hanya tinggal menunggu campur tangan pemerintah. Tetapi di sisi lain, Ujang menyayangkan apabila kemudian pemerintah menyepakati strategi tersebut karena dinilai menjadi intervensi.

"Begitulah, karena ini kan sudah terbuka ke publik, rakyat sudah tahu mana yang legal dan ilegal. Kita tunggu saja keptusan Menkumham. Apapun keputusannya akan terlihat. Jika disahkan berarti terjadi intervensi dan jika tak disahkan di situlah ada keadilan," kata Ujang.

Untuk diketahui, Partai Demokrat kepemimpinan Moeldoko menyatakan belum mendaftarkan hasil KLB Deli Serdang, Sumatera Utara ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Baca Juga: Kubu Moeldoko Sebut Mahar Pilkada Buat Beli Kantor DPP Demokrat

Pernyataan tersebut berubah setelah pihaknya pada Selasa (9/3/2021) mengklaim telah mendaftarkan secara resmi hasil KLB Deli Serdang ke Kemenkumham secara diam-diam.

"Ya begini, ini kan saudara-saudara saya ini saking semangatnya, terlalu semangat (sebut telah mendaftar), ya nggak apa-apa juga," kata Sekjen Demokrat KLB Deli Serdang di Kediaman Moeldoko, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/3/2021).

Jhoni mengatakan, hasil KLB yang di dalamnya berada AD/ART dan kepengurusan Demokrat yang baru itu akan didaftarkannya jika sudah siap. Ia mengatakan, enggan terburu-buru.

"Sesegera mungkin (mendaftarkan). Tidak perlu buru-buru, tidak perlu demo-demo," ungkapnya.

Lebih lanjut, Jhoni menyampaikan, saat ini hasil KLB Deli Serdang yang akan didaftarkan ke Kemenkumham masih kurang soal dokumentasi. Menurutnya, hal tersebut menjadi kelengahan pihaknya.

"Hanya dokumentasi bahwa acara betul, pesertanya penuh, bahkan di luar. Itu memang sedikit kita lengah karena tidak ada niat lain lainnya, dokumentasi saja. Sedang dikumpulkan dari yang membawa kamera itu," tandasnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI