Infografis
Suara.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbitkan surat perintah penyelidikan untuk mengusut pihak-pihak yang melindungi mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi pada saat pelariannya.
Langkah tersebut perlu dilakukan karena pihak yang melindungi Nurhadi bisa dikategorikan sebagai bentuk penghalangan penegakan hukum.
“Penyelidikan terkait dengan obstruction of justice, terutama bagi pihak-pihak yang selama ini melindungi atau menyembunyikan Nurhadi saat ia melarikan diri,” kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana saat dihubungi Suara.com, Jumat (12/3/2021).
Seperti diketahui, sebelum ditahan, Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono sempat ditetapkan KPK melalui kepolisian sebagai daftar pencarian orang (DPO), karena keduanya sempat berupaya melarikan diri.
Baca Juga: ICW: Eks Sekretaris MA Nurhadi Layak Dihukum Penjara Seumur Hidup
Selain itu, ICW meminta KPK mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Nurhadi.
“KPK juga mesti segara menerbitkan surat perintah penyelidikan. Penyelidikan atas dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Nurhadi,” ujar Kurnia.
Kemudian kasus dugaan pemukulan yang dilakukan Nurhadi di rutan KPK, juga diharapkan segera diusut oleh kepolisian.
“Meminta agar Kepolisian segera memproses hukum insiden pemukulan di rumah tahanan KPK yang diduga dilakukan oleh Nurhadi,” ujar Kurnia.
Pada perkara ini, Nurhadi dan menantunya Rezky divonis hukuman masing-masing enam tahun penjara dan denda Rp 500 juta oleh Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat pada Rabu (10/3/2021).
Baca Juga: Hakim Sebut Nurhadi Tak Rugikan Negara, MAKI: Pengaruhnya Lebih Merugikan
Vonis itu lebih ringan dari tuntutan JPU KPK, yaitu menuntut Nurhadi 12 tahun penjara dan Rezky 11 tahun dengan denda masing-masing Rp 1 miliar.
Sebelumnya, pada perkara ini, Jaksa KPK mendakwa Nurhadi dan Rezky menerima suap sebesar Rp 45,7 miliar dari Dirut PT MIT, Hiendra Soenjoto. Uang suap yang diterima Nurhadi itu untuk membantu perusahaan Hiendra melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN).
Selain suap, Nurhadi juga didakwa menerima uang gratifikasi mencapai Rp 37,2 miliar. Uang gratifikasi itu diterima Nurhadi melalui menantunya Rezky dari sejumlah pihak.
