Infografis
Suara.com - Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta mendukung rencana Gubernur Anies Baswedan melepas saham produsen bir PT Delta Djakarta. Sebab menjual minuman keras dinilai sama dengan melegalkan prostitusi.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco dalam diskusi bersama legislatif dan Pemprov DKI. Ia menyebut, anggotanya di parlemen Kebon Sirih telah menyepakatinya.
"Kalau kamu dari Fraksi Golkar, dari awal prinsipnya sangat mendukung Pemprov DKI, dalam hal ini Gubernur DKI, melepas saham DKI Jakarta yang ada di PT Delta," ujar Baco, Rabu (10/3/2021).
Tak hanya melegalkan prostitusi, menjual bir disebut Baco berarti pemprov telah mengizinkan praktik perjudian. Hal ini disebutnya bertentangan dengan nilai moral dan jauh dari ajaran semua agama.
Baca Juga: Jika Berhasil Jual Saham PT Delta, Anies Bisa Raup Uang Rp 800 Miliar
"Prinsipnya negara tidak boleh ikut, memiliki perusahaan atau saham di hal-hal yang berbau atau bertentangan dengan norma keagamaan. Ini sama halnya kira melegalisasi prostitusi. Ini sama saja melegalkan perjudian. Ini sama saja melegalkan perzinahan," jelasnya.
Menurutnya Pemprov tidak akan rugi jika harus melepas kepemilikan atas perusahaan yang membuat bir Anker itu. Apalagi Anies hanya menjalankan janji kampanye yang sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Kedua, ini bagian dari janji politik pak Gubernur dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RPJMD," tuturnya.
Diketahui, Pemprov DKI memiliki 26,5 persen saham dari PT Delta. Lalu 58,33 persen dipunyai oleh Sam Miguel, perusahaan Miras asal Malaysia dan sisanya milik publik.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ternyata sudah bersurat empat kali ke DPRD DKI untuk menjual saham produsen bir, PT Delta Djakarta. Namun tidak sekalipun legislator ibu kota itu membalasnya.
Baca Juga: DPRD Minta Kajian Lepas Saham PT Delta, Wagub DKI: Segera Dikirim
Hal ini dikatakan oleh Sekretaris Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI. Riyadi menyebut surat itu diberikan rutin sejak tahun 2018 sampai 2021.
"Surat pertamanya Mei 2018, yang kedua Januari 2019, yang ketiga Mei 2020 dan yang keempat Maret 2021," ujar Riyadi saat dihubungi, Jumat (5/3/2021).
Menurutnya pimpinan DPRD tak pernah sekalipun mengagendakan eksekutif untuk membahas permintaan itu. Akibatnya, sampai sekaranh janji kampanye Anies saat Pilkada 2017 itu tak bisa juga terpenuhi.
"Belum ada jawaban secara tertulis, setahu atau seingat saya belum ada jawaban secara tertulis. Kita juga belum pernah diundang untuk dibahas atau apa gitu," jelasnya.
Sejak 2018 itu juga, pihaknya sudah menyelesaikan kajian mengenai nasib saham Pemprov di PT Delta. Ada dua hal yang harus dibahas, pertama mengenai peninjauan ulang investasi dan pelepasan saham.
"Kajian tentang, satu terkait dengan review investasi saham di PT Delta Djakarta. Kemudian yang kedua kajian tentang rencana divestasi," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi tak terima tindakan Gubernur Anies Baswedan yang ingin menjual saham produsen bir bintang, PT Delta. Ia mempertanyakan kesalahan dari perusahaan itu sehingga harus dilepas Pemprov DKI.
Menurut Prasetio, seharusnya pelepasan perusahaan yang dimiliki sahamnya oleh Pemprov dilakukan ketika memang ada masalah. Namun ia menilai sejauh ini PT Delta tidak memiliki masalah dalam operasionalnya.
"Salahnya apa? Kalau ada kebijakan eksekutif kayak gitu, mana BUMD yang nggak mampu itu cabut. Ini gak masalah," ujar Prasetio di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (2/3/2021).
Politisi PDIP ini mengatakan selama ini PT Delta pun tak pernah menerima uang hibah dari Pemprov DKI. Bahkan produsen bir itu memberikan pendapatan tambahan kepada ibu kota.
Tak hanya itu, Prasetio juga menyebut PT Delta sengaja dibuat demi mengendalikan peredaran minuman keras di Jakarta. Masyarakat bisa lebih teratur dalam konsumsi miras.
"Itu istilahnya diberi pemerintah pusat untuk mengelola, terus berjalan lalu menguntungkan buat kita. Kenapa kok ada PT Delta? Itu kan ada persoalan di bir bintang pada saat itu. Zaman Pak Ali (mantan Gubernur Jakarta, Ali Sadikin)," jelasnya.
