Infografis
Suara.com - Militer Myanmar menyewa seorang pelobi berdarah Israel-Kanada dengan bayaran Rp 28 miliar untuk membantu menjelaskan "situasi sebenarnya" kepada Amerika Serikat dan negara lain.
Menyadur Sky News, Rabu (10/3/2021) dalam dokumen yang diajukan ke Departemen Kehakiman AS, Ari Ben-Menashe akan disewa junta Myanmar untuk menjelaskan "situasi sebenarnya" di negara tersebut.
Itu terjadi setelah lebih dari 60 pengunjuk rasa tewas dan 1.900 ditangkap sejak 1 Februari ketika militer merebut kekuasaan dan menahan para pemimpin sipil termasuk Aung San Suu Kyi.
Ari Ben-Menashe dan perusahaannya, Dickens & Madson Canada, akan mewakili pemerintah militer Myanmar di Washington.
Baca Juga: Dewan Militer Myanmar Beredel 5 Media, Ada Editor yang Ditangkap
Mantan pedagang senjata tersebut juga akan melobi Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Israel dan Rusia, dan badan-badan internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Perusahaan yang berbasis di Montreal akan "membantu penyusunan dan pelaksanaan kebijakan untuk pembangunan yang menguntungkan bagi Republik Persatuan Myanmar, dan juga untuk membantu menjelaskan situasi nyata di negara tersebut," jelas dokumen tersebut.
Pria kelahiran Teheran tersebut mengatakan kepada Reuters bahwa dia ditugaskan untuk meyakinkan AS bahwa para jenderal Myanmar ingin bergerak lebih dekat ke Barat dan menjauh dari China.
Dia menambahkan bahwa para jenderal ingin memukimkan kembali Muslim Rohingya yang melarikan diri dari serangan militer tahun 2017 di mana PBB menuduh para jenderal yang sama melakukan genosida.
Kabar tersebut langsung mendapat kritik keras dari berbagai pihak, salah satunya adalah John Sifton, direktur advokasi Asia di Human Rights Watch.
Baca Juga: Usai Dikepung Aparat, Ratusan Demonstran Myanmar Akhirnya Dibebaskan
"Sangat tidak masuk akal bahwa dia bisa meyakinkan Amerika Serikat tentang narasi yang dia usulkan." ujar John Sifton.
Phil Robertson, wakil direktur Asia untuk Human Rights Watch, mengatakan: "Ada sangat sedikit pelobi di dunia yang dengan jelas akan merampas uang dari tangan berdarah seperti junta militer Myanmar, tetapi mereka rupanya memecahkan cetakan ketika mereka mengeruk sejenisnya seperti Ari Ben-Menashe - yang sebelumnya mewakili para pemimpin militer Sudan Selatan yang bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan, dan mendiang Robert Mugabe, diktator brutal Zimbabwe.
"Satu-satunya kabar baik adalah para jenderal Myanmar mungkin tidak akan mendapatkan uang mereka karena tidak ada jumlah lobi yang dapat menutupi apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang di negara mereka." sambungnya.
Dokumen lain yang diserahkan oleh Ben-Menashe menunjukkan kesepakatan telah dicapai dengan menteri pertahanan junta, Jenderal Mya Tun Oo, dan bahwa pemerintah akan membayar perusahaannya 2 juta dolar atau sekitar Rp 28,8 miliar.
Tapi karena Mya Tun Oo dan jenderal top lainnya telah diberi sanksi oleh Departemen Keuangan AS dan pemerintah Kanada, dokumen tersebut mengatakan pembayaran akan dilakukan "jika diizinkan secara hukum".
Perjanjian tersebut diserahkan pada hari Senin ke Departemen Kehakiman sebagai bagian dari kepatuhan terhadap Undang-Undang Pendaftaran Agen Asing AS dan dipublikasikan secara online.
Sementara itu, pengacara mengatakan kepada Reuters bahwa Ben-Menashe bisa jadi melanggar sanksi AS yang dijatuhkan pada Myanmar.
"Sejauh ia memberikan layanan kepada pihak-pihak yang terkena sanksi dari Amerika Serikat tanpa izin, itu akan tampak sebagai pelanggaran hukum AS," kata Peter Kucik, mantan penasihat sanksi senior di Departemen Keuangan AS.
Departemen Keuangan AS menolak berkomentar.
Ben-Menashe mengatakan dia telah menerima nasihat hukum bahwa dia akan membutuhkan lisensi dari Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan dan pemerintah Kanada untuk menerima pembayaran.
Dia mengatakan dia tidak akan melanggar hukum dengan melobi pemerintah militer.
"Ada masalah teknis di sini, tetapi kami akan menyerahkannya kepada pengacara dan OFAC untuk menanganinya," katanya, seraya menambahkan bahwa pengacaranya telah menghubungi pejabat Departemen Keuangan.
