Menurut Amien Rais, saat Pemerintah sibuk membagikan sertifikat tanah, setidaknya ada 74 persen negeri ini dikuasai oleh kelompok tertentu.
4. People Power Enteng-Entengan
Amien Rais juga sempat menyatakan akan menggalang people power alih-alih mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) setelah Prabowo Subianto kalah di Pilpres 2019 lalu.
Pernyataan tersebut disampaikan saat Apel Siaga 313 di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, pada tanggal 31 Maret 2019.
Aksinya kala itu diikuti beberapa organisasi seperti Front Pembela Islam (FPI) dan Forum Umat Islam (FUI). Amien Rais sendiri menjabat sebagai Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Seruan people power oleh Amien Rais tersebut juga telah memantik protes dari banyak pihak lantaran dianggap menabrak proses hukum. Mahkamah Konstitusi selaku lembaga yang disinggung Amien Rais juga turut mengecam.
5. Jin dan Genderuwo Hotel Borobudur
Kontroversi Amien Rais selanjutnya adalah penolakan penghitungan suara yang dilakukan KPU di Hotel Borobudur. Alasannya, Amien Rais khawatir bakal terjadi kecurangan dilakukan oleh "jin" dan "genderuwo".
Penghitungan suara Pilpres di Hotel Borobudur sudah dua kali dilakukan, yaitu pemilu 2004 dan pemilu 2014. Pernyataan Amien Rais tersebut langsung menjadi heboh.
Baca Juga: Temui Jokowi, Amien Rais: Kematian 6 Laskar FPI Pelanggaran HAM Berat
Bahkan pihak Hotel Borobudur dan KPU juga langsung angkat suara. Manajemen Hotel Borobudur membantah pernyataan Amien Rais, di mana menurut pihak hotel, pernyataan itu tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan.