Infografis
Suara.com - Kadiv Propam Mabes Polri Irjen Pol Ferdy Sambo menyatakan Sidang Komite Etik terhadap Brigjen Prasetijo Utomo akan dilaksanakan setelah adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap atau inkracht.
Sebagaimana diketahui, Prasetijo telah divonis 3,5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) selaku terdakwa penerima suap penghapusan red notice Djoko Tjandra.
Menurut Sambo, apabila eks Prasetijo yang merupakan mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Kakorwas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bareskrim Polri itu tidak mengajukan banding maka pihaknya akan segera menggelar Sidang Komite Etik.
"Menunggu bersangkutan banding atau tidak. Kalau (putusan hakim) diterima (Prasetijo) artinya sudah inkracht, kita laksanakan kode etik profesi," kata Sambo kepada wartawan, Rabu (10/3/2021).
Baca Juga: Divonis 3,5 Tahun Penjara, Brigjen Prasetijo Utomo Boleh Ajukan Grasi
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor sebelumnya memvonis Prasetijo 3,5 tahun penjara. Selain itu, dia juga dibebani denda sebesar Rp100 juta.
"Memutuskan menghukum Prasetijo Utomo tiga tahun enam bulan penjara dan Rp100 juta, subsider penjara enam bulan," kata Hakim Ketua Muhammad Damis membacakan vonis di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (10/3/2021).
Vonis yang diberikan majelis hakim terhitung lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebelumnya, JPU menuntut Prasetijo dengan hukuman 2,5 tahun penjara dan denda Rp100 juta.
"Majelis tidak sependapat dengan jaksa, menurut Hakim pidana tersebut terlalu ringan. Keadaan berat perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam melawan tindak pidana korupsi. Perbuatan terdakwa telah merusak kepercayaan masyarakat kepada institusi hukum," ujar Hakim Ketua Muhammad Damis.
Baca Juga: Kasus Djoko Tjandra, Brigjen Pol Prasetijo Utomo Divonis 3,5 Tahun Penjara
