Infografis
Suara.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, mengatakan penetapan Moeldoko menjadi ketua umum Partai Demokrat hasil kongres luar biasa di Deli Serdang bukan urusan pemerintah dan Presiden Joko Widodo tidak perlu meresponsnya.
"Ini bukan urusan pemerintahan, Presiden itu kepala pemerintahan. Jangan ikut-ikut pikiran yang tidak masuk akal itu," ujar Ngabalin kepada wartawan, Senin (8/3/2021).
Pernyataan Ngabalin untuk menanggapi pertanyaan sejumlah kalangan mengenai sikap Presiden Jokowi yang dianggap diam saja ketika Moeldoko yang merupakan Kepala Staf Kepresidenan dipilih menjadi ketua umum Partai Demokrat -- peristiwa yang membuat Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono berang.
"Siapa yang bilang Presiden diam Presiden mendukung. Apakah semua masalah harus ditanggapi Presiden," tutur Ngabalin.
Ngabalin menegaskan, "Urusannya urusan politik, urusan ketidakbecusan orang mengurus partai, ketidabecusan orang lemahnya manajemen, lemahnya leadership."
Menurut dia, masalah tersebut seharusnya tidak dikait-kaitkan dengan Jokowi.
"Kenapa orang yang dibawa-bawa, kenapa orang yang dituduh-tuduh gimana sih logikanya. Jadi orang itu yang normal sehat berpikir supaya orang lain itu tidak jadi korban. Masa Pak Moeldoko yang punya sikap pribadi, yang jadi korban Presiden," kata dia.
"Orang ndak boleh memang berpendirian seperti Pak Moeldoko. Dia punya hak politik, apa urusannya Demokrat dengan Presiden. Apa urusannya sikap Pak Moeldoko, dengan Jokowi."
SBY menyesal
Baca Juga: Debat Kisruh Demokrat, Andi Mallarangeng: Boleh Gak Tanya Pada Presiden?
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono merasa bersalah karena pernah memberikan kepercayaan dan jabatan kepada Moeldoko ketika dirinya sebagai Presiden keenam RI.
