Suara.com - Setelah menyambangi Gedung Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) datangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna mempertahankan kepimpinannya.
Dalam kunjungannya itu, AHY menjelaskan duduk permasalahan yang terjadi di partainya kepada para komisioner KPU.
“Siang hari ini menunjukkan betapa seriusnya perjuangan Partai Demokrat menghadapi ujian atau ancaman terhadap kedaulatan partai kami. Mungkin bapak ibu sekalian juga mengikuti dalam waktu sebulan terakhir,” ujarnya Gedung KPU Jakarta, Senin (8/3/2021).
AHY pun memaparkan, bahwa upaya pemecahan internal partainya telah terjadi sejak 1 Februari lalu.
“Adanya serangan pengambilalihan Partai Demokrat secara tidak sah yang melibatkan aktor utama kader dan lebih tepatnya mantan kader, karena mereka sudah diberhentikan dari partai karena perilaku buruk berdasarkan fakta integritas partai politik,” kata dia.
“Bukan hanya melibatkan orang dalam. Tapi kini yang membedakan keterlibatan langsung aktor eksternal dari KSP Moeldoko yang memiliki niat mengambil alih partai Demokrat,” sambungnya.
Putra pertama Susilo Bambang Yudhoyono ini pun menegaskan, tindakan dan upaya yang dilakukannya saat ini bukan untuk mencari sensasi dan mendapatkan panggung.
“Kami tidak dengan sengaja ataupun berupaya mencari sensasi, panggung mendramatisasi keadaan, itu bukan karakter DNA kami. Tapi memang ada masalah serius,” tegasnya.
Usai menyampaikan keluh kesahnya, AHY kemudian menyerahkan sejumlah dokumen berupa bukti legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM terkait kepemimpinannya.
Baca Juga: Kasus Kerumunan Massa KLB Demokrat, Jhoni Allen dan Darmizal Dipolisikan
“Kami akan menyerahkan berkas AD/ART yang sudah disahkan negara dan pemerintah dalam hal ini Kemenkumham tahun lalu, terkait kepengurusan partai Demokrat hasil kongres kelima yang diselenggarakan 15 Maret 2020 yang sah dan juga memandatkan saya sebagai Ketua Umum periode 2020-2025,” ujarnya.