Infografis
Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) merebut kepimpinan Partai Demokrat dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Langkah kudeta itu disebut tidak mungkin tidak diketahui oleh pihak Istana.
Senyapnya pihak Istana soal kisruh Demokrat dianggap sebagai bukti adanya keterlibatan lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu disampaikan Analis Politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago kepada Suara.com, Senin (8/3/2021).
"Posisi Moeldoko sebagai KSP, tindakan Moeldoko amat sangat mustahil tidak diketahui oleh pihak Istana," kata Pangi.
Menurutnya, Presiden Jokowi tidak mungkin tidak tahu terkait adanya rencana ini. Apalagi Ketum Demokrat AHY sempat memberikan surat klarifikasi untuk Jokowi terkait adanya keterlibatan Moeldoko dalam merebut paksa kursi ketum Demokrat.
Baca Juga: Didampingi 34 Ketua DPD Demokrat, AHY Tiba di Kantor Kemenkumham
"Dengan membiarkan Moeldoko bikin 'ribut' di partai Demorat menjadi indikasi kuat adanya keterlibatan Istana dalam persoalan ini," ujarnya.
Melihat kondisi tersebut, menurut Pangi, seharusnya pihak Istana memecat Moeldoko dari KSP. Alasannya ialah lantaran manta Panglima TNI tersebut sudah mencoreng wajah Jokowi dan lingkungan Istana.
Langkah tersebut juga dirasanya tidak cukup. Pemerintah harus meyakinkan kepada publik bahwa tidak ada dualisme kepengurusan dan kepemimpinan, menyatakan bahwa AHY adalah ketua umum Demokrat yang sah, menolak memberikan legitimasi, menolak mengesahkan KLB ilegal karena tak ikut aturan AD/ART partai yang sudah didaftarkan pada lembar dokumen negara tahun 2020.
"Dari rangkaian bentangan emperis indikasi tersebut, jika presiden tidak melakukan langkah apapun, tidak bunyi, menguat, mengkonfirmasi keterlibatan Istana adalah sebuah keniscayaan," tuturnya.
"Campur tangan semacam ini adalah ancaman serius bukan hanya bagi partai Demokrat tapi ini adalah lonceng kematian bagi demorasi kita."
Baca Juga: KLB Demokrat Digelar di Deli Serdang, Pengamat: Faktor Sejarah
