Infografis
Suara.com - DPP Partai Demokrat mengapresiasi langkah eks Panglima TNI Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo yang menolak tawaran saat diajak mengkudeta partai berlambang Mercy. Sebab, Gatot sebelumnya mengaku sempat mendapat tawaran menjadi Ketum Demokrat.
Namun, diungkapkan Gatot tawaran mengambil alih posisi Agus Harimurti Yudhyono secara paksa itu harus ia tolak. Menurut Gatot, merebut kekuasaan Partai Demokrat dengaan cara paksa atau kudeta hanya menunjukan tidak adanya etika politik dan moral.
"Kami mengapresiasi sikap Gatot Nurmantyo yang menempatkan etika dan moral sebagai pedoman dalam mengambil keputusan. Ini wujud sifat ksatria yang patut diteladani," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani kepada Suara.com, Senin (8/3/2021).
Menurut Kamhar, sikap Gatot justru bertolak belakang dengan eks Panglima TNI lainnya, Jenderal (Purn) Moeldoko. Moeldoko yang kini menjabat Kepala Stat Presiden dengan berani melakukan kudeta melalui kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatra Utara. KLB yang kemudian diklaim Partai Demokrat kubu AHY sebagai KLB abal-abal.
Baca Juga: Kubu AHY dan Moeldoko Adu Legalitas Demokrat ke Kemenkumham
Kamhar mengatakan Moeldoko telah menghalalkan segala cara demi merebut kekuasaan.
"Bertolak belakang dengan Moeldoko, ketum abal-abal yang menghalalkan segara cara untuk pemenuhan syahwat politiknya. Padahal elemen penting dalam kepemimpinan adalah etika, moral dan keteladanan," kata Kamhar.
Diajak jadi Ketum
Pengakuan mencengangkan disampaikan Gatot Nurmantyo setelah ribut-ribut soal kudeta Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang oleh sejumlah elite partai.
Gatot, mengaku pernah ditawari 'proyek besar' yang ternyata adalah menjadi Ketua Umum Partai Demokrat namun dengan cara KLB. Tawaran itu, kata Gatot, langsung ditolak sebab dianggap tidak lazim.
Baca Juga: Din Syamsuddin Curiga Jokowi Restui Moeldoko Ambil Alih Demokrat
Gatot mengungkapkan hal itu lewat Channel Youtube Bang Arief. Ia bahkan memperkirakan ada tokoh-tokoh besar lain yang diduga mendapatkan tawaran serupa seperti Gatot dan lainnya. Namun Gatot tidak mengungkap siapa saja yang mendapatkan tawaran serupa.
Atas tawaran tersebut, Gatot menjelaskan jika tawaran tersebut tentu akan menjadi daya tarik bagi siapapun yang mendapatkannya. Menurutnya, Siapa yang tidak mau menjadi Ketum Demokrat? Namun, ada etikanya bukan dengan cara tersebut.
"Saya bilang terima kasih, tetapi moral dan etika saya tidak bisa menerima dengan cara seperti itu. Akhirnya…. Saya bilang sudahlah, tidak usah bicara itu lagi," katanya dalam wawancaranya melalui kanal Youtube, dikutip dari hops.id, jejaring media suara.com.
Adanya proyek kudeta Demokrat sendiri merupakan kondisi politik nasional yang benar adanya, semuanya berubah dengan menjalankan cara-cara yang tidak sesuai etika hanya demi kekuasaan.
"Masalah politik….. Contohnya yang sekarang inilah, Demokrat mau diambil… Jadi ngapain kita cape-cape bikin partai, iya kan. Kita tunggu sajalah, nanti kita rebut dengan cara seperti ini. Ya, sekarang-sekarang ini. Ini kan politik yang tidak sehat seperti ini. Kemudian saya katakan, politik kita sudah menyimpang dari Pancasila," kata Gatot.
Pancasila yang dimaksud Gatot yakni sila Keempat, dimana politik di tanah air sudah tidak lagi menjunjung kata Musyawarah. Sehingga keputusan yang diambil berdasarkan voting sehingga bisa saja menimbulkan adanya money politik.
"Jadi musyawarah itu sudah tidak ada. Voting. begitu voting, money politik pasti bisa terjadi. Anda bisa bayar… Inilah, penyimpangan ini… Musyawarah memang capek, tapi kalau kita bertiga, ada yang mau makan sate, satunya mau mi, satunya mau steak. Diskusi kan gitu. Kalau voting…. Udahlah, (kalau) sepakat, enak gitu," katanya.
Moeldoko yang telah melakukan pengambil alihan posisi Ketua Umum Demokrat yang secara sah saat ini dijabat oleh Agus Harimurti Yudhoyono, membuat banyak pertanyaan di tengah masyarakat. Gatot sendiri enggan berkomentar terkait opini masyarakat yang muncul terhadap langkah kudeta yang telah dijalani Moeldoko.
Gatot justru bercerita saat dirinya mendapatkan tawaran proyek Kudeta Demokrat, dengan rincian sistem yang akan dijalankan. Atas dasar desakan bahwa Gatot telah digadang menjadi Ketua Umum Demokrat yang tentu cukup menggiurkan.
Sangat disayangkan, mantan panglima TNI Gatot Nurmantyo itu tidak mau menyebutkan siapa sosok yang menyuruhnya untuk mengkudeta kepemimpinan AHY di Partai Demokrat.
"Nanti visi yang dilakukan adalah kita mengganti AHY dulu, mosi tidak percaya, AHY turun. Setelah turun, baru pemilihan," ujar Gatot lewat video yang diunggah di akun Instagram-nya, dikutip dari Ayobandung.com -media jaringan- Suara.com, Minggu (7/3/2021).
Gatot mengatakan, SBY merupakan sosok yang telah membantunya meraih prestasi di dunia militer. Hal itulah yang membuat ia menolak ajakan untuk menggulingkan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Saya dibesarkan oleh dua Presiden. Satu Pak Susilo Bambang Yudhoyono, satu lagi Pak Joko Widodo, kan gitu. Terus saya membalasnya dengan mencongkel (kudeta) anaknya," ujar Gatot.
Dia menolak ajakan untuk mengambilalih kepemimpinan Partai Demokrat. Salah satu alasannya adalah sosok Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang merupakan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.
"Saya Pangkostrad dipanggil oleh SBY ke Istana 'Kamu akan saya jadikan Kepala Staf Angkatan Darat'. Karena saya terima kasih atas penghargaan ini dan akan saya pertanggungjawabkan," tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut bahwa Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko tak mencerminkan sikap kesatria. Tak segan, ia menyebut Moeldoko dan pelaku kudeta benar-benar tega melakukan ini kepada pihaknya.
"Hari ini sejarah telah mengabadikan apa yang terjadi di negara ini, banyak yang tercengang, banyak yang tidak percaya KSP Moeldoko bersekongkol dengan orang dalam, benar-benar tega dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini," ujar SBY di kediamannya, Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jumat (5/3/2021).
SBY menilai KSP Moeldoko justru hanya mendatangkan rasa malu bagi perwira yang pernah bertugas dalam jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI). SBY pun meminta maaf karena pernah menunjuk Moeldoko sebagai panglima TNI ketika dirinya menjabat sebagai Presiden RI.
"Rasa malu dan rasa bersalah saya yang dulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya. Saya memohon ampun ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesalahan saya itu," ujar SBY.
