Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Din Syamsuddin pertanyakan sikap Presiden Joko Widodo terkait keterlibatan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko dengan Kongres Luas Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Menurutnya, restu dari presiden sangat penting untuk dipertanyakan.
“Apakah keterlibatan Jenderal (Purn) Moeldoko pada KLB tersebut sudah seizin Presiden Joko Widodo sebagai atasannya atau tidak,” ujar Din Syamsuddin lewat keterangan yang diterima Suara.com, Senin (8/3/2021).
“Jika Presiden Joko Widodo mengizinkan atau memberi restu (kepada Moeldoko) maka dapat dianggap Presiden telah mengintervensi sebuah partai politik dan merusak tatanan demokrasi,” lanjutnya.
Baca Juga: Buntut KLB Demokrat, AHY-34 Ketua DPD Datangi Kemenkumham dan KPU
Namun kata dia, jika hal itu tidak mendapat izin dari presiden, Moeldoko harus dipecat dari jabatannya sebagai Kepala KSP.
“Jika beliau (presiden) tidak pernah mengizinkan maka Jenderal (Purn) Moeldoko layak dipecat dari KSP karena merusak citra Presiden, dan jika dia memimpin partai politik maka akan mengganggu pelaksanaan tugasnya sebagai KSP,” tegas Din Syamsuddin.
Oleh karenanya, Guru Besar Pemikiran Politik Islam FISIP UIN Jakarta ini pun menegaskan, pemerintah harus menolak pengesahan KLB Partai Demokrat di Deli Serdang.
“Maka yang tepat dan terbaik bagi Pemerintah adalah menolak keputusan KLB tersebut. Jika Pemerintah mengesahkannya maka akan menjadi preseden buruk bagi pengembangan demokrasi Indonesia, dan menciptakan kegaduhan nasional,” tegasnya.
Seperti pemberitaan sebelumnya, Demokrat sedang menghadapi badai perpecahan di internal partai. Konflik terjadi antara Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY dengan KLB Demokrat di Deli Serdang Sumatera Utara, yang menjadikan Moeldoko sebagai ketua umum.
Baca Juga: Buktikan Legalitas, Kubu AHY dan Moeldoko ke Kemenkumham Hari Ini
