Infografis
Suara.com - Badai perpecahan yang menerpa Partai Demokrat mendapat sorotan dari Guru Besar Pemikiran Politik Islam FISIP UIN Jakarta Din Syamsuddin.
Dia mengemukakan, peristiwa tersebut mempertontonkan atraksi politik dan sebagai sebuah tragedi demokrasi yang fatal.
“Saya terusik berpendapat tentang KLB Partai Demokrat di Deli Serdang karena menciptakan kegaduhan nasional dan mengganggu tatanan demokrasi Indonesia. KLB itu menampilkan atraksi politik dan tragedi demokrasi yang fatal,” kata Din Syamsuddin lewat keterangan tertulisnya yang diterima Suara.com, Senin (8/3/2021).
Menurutnya, Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat yang terjadi di Deli Serdang, Sumatra Utara (Sumut) membuktikan upaya pendongkelan terhadap kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY bukan sebuah isu belaka.
Baca Juga: Terkuak! Ada Partai Lain Ajak Kader Demokrat untuk Ikut KLB
“Bantahan itu telah berfungsi semacam self fulfilling prophecy atau hal yang diciptakan untuk menjadi kenyataan,” tegasnya.
Mantan Wakil Ketua MUI ini juga mengatakan, berdasarkan informasi yang diperolehnya, KLB Demokrat tidak sesuai dengan AD dan ART partai berlambang mersi tersebut.
“Pelaksanaan KLB yang tidak berizin tersebut tidak sesuai dengan AD dan ART Partai Demokrat, dan bertentangan dengan paradigma etika politik berdasarkan Pancasila,” ujarnya.
Oleh karenanya, dia menegaskan pemerintah harus menolak hasil KLB Demokrat di Deli Serdang itu.
“Maka yang tepat dan terbaik bagi pemerintah adalah menolak keputusan KLB tersebut. Jika pemerintah mengesahkannya maka akan menjadi preseden buruk bagi pengembangan demokrasi Indonesia, dan menciptakan kegaduhan nasional,” ujarnya.
Baca Juga: Pembuktian Legalitas Partai Demokrat, Kubu AHY dan Moeldoko ke Kemenkumham
Seperti diberitakan sebelumnya, Demokrat sedang menghadapi badai perpecahan di internal partai. Konflik terjadi antara Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY dengan KLB Demokrat di Deli Serdang Sumatera Utara, yang menjadikan Moeldoko sebagai ketua umum.
