Infografis
Suara.com - Pengamat politik, Rocky Gerung mengomentari respons Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD terkait kisruh Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat.
Rocky Gerung menyoroti Mahfud MD yang mengungkit kasus PKB Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dan PKB Cak Imin. Secara umum, dia menyebut pengungkitan polemik lawas itu bisa jadi hanya upaya mencari-cari alasan.
Pernyataan tersebut disampaikan Rocky Gerung dalam video yang disiarkan lewat saluran YouTube miliknya, Minggu (7/3/2021).
Rocky Gerung mengatakan, pemerintah kini tengah zig zag dan sedang berupaya meraba arah politik kedepan. Dia berharap agar Presiden Jokowi ikut angkat bicara. Namun, sejauh ini hanya Mahfud MD saja.
Baca Juga: Moeldoko Jadi Ketum Demkorat Versi KLB, Gus Sahal: Dia Harus Out dari KSP
"Pemerintah zig zag dalam upaya meraba arah politik. Orang yang zig zag tau arah, tapi belum bisa transparan memberi tahu apa yang diketahui. Gak mungkin presiden gak tahu," kata Rocky Gerung seperti dikutip Suara.com.
"Hari ini Presiden mesti bicara. Tapi saya baca, yang bicara Pak Mahfud MD dan Mahfud MD mengatakan belum bisa komentar. Terlihat Pak Mahfud berupaya perlahan meraba-raba suasana dan situasi perlahan," sambungnya.
Rocky Gerung melanjutkan, pihaknya memahami apabila Mahfud MD datang sebagai seorang politisi. Hanya saja, tidak bisa ditampik fakta bahwa Mahfud MD ialah orang yang melek hukum.
Tak pelak, cara berpikir Mahfud MD terkait KLB Partai Demokrat tak luput disorot oleh Rocky Gerung. Kata dia, Mahfud MD bagian dari politik yang sedang diasuh hati-hati oleh istana.
Pengamat politik itu kemudian menyoroti soal ramainya pengungkitan PKB Gus Dur dan PKB Cak Imin. Dia mengingatkan, hal itu tidak sama dengan kasus Moeldoko.
Baca Juga: Sikapi KLB Demokrat di Deli Serdang, AHY Gelar Rapat Pimpinan
Pasalnya, Cak Imin dan Gus Dur merupakan kader PKB. Sementara Moeldoko tidak berstatus sebagai Kader Partai Demokrat.
Oleh sebab itu, Rocky Gerung menyebut diungkitnya PKB Cak Imin dan PKB Gus Dur merupakan upaya mencari-cari asalan.
"Ngapain berbohong menyembunyikan diri. Sambil dia menyembunyikan kepentingan, dia bikin evaluasi: sama dengan PKB Cak Imin dan PKB Gus Dur," tutur Rocky Gerung keras.
"Lho, Cak Imin kader PKB. Dia lupa konflik internal itu kader. Itu biasa saja. Ini orang luar mengkudeta jadi kelihatannya ada kepanikan sehingga orang cari apology. Mencari-cari alasan itu tanda kepala batu, isinya masih ada batu, kalau kepala kosong kan sial," tandasnya.
Sikap Jokowi Serupa SBY
Mahfud MD menganggap KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, merupakan acara Partai Demokrat sehingga pemerintah tidak dapat melarang acara tersebut. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
"Sesuai UU 9/98 Pemerintah tak bisa melarang atau mendorong kegiatan yang mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deli Serdang," ucap Mahfud MD lewat akun Twitter-nya, Sabtu (6/3/2021).
Mahfud MD menjelaskan, sikap pemerintah saat ini sama seperti kasus PKB Gus Dur dan PKB Cak Imin. Saat itu, Presiden Indonesia diajabat oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Sama juga dengan sikap pemerintahan Pak SBY ketika (2008) tidak melakukan pelarangan saat ada PKB versi Parung (Gus Dur) dan versi Ancol (Cak Imin). Alasannya, itu urusan internal parpol," tutur Mahfud.
Dikatakannya, sikap yang sama juga dilakukan pemerintah era Presiden Megawati Soekarnoputri yang tidak melarang kegiatan kader PKB yang ingin ambil alih PKB dari Gus Dur pada tahun 2003 lalu.
"Sama dengan yang menjadi sikap pemerintahan Bu Mega pada saat Matori Abdul Jalil (2002) mengambil PKB dari Gus Dur yang kemudian Matori kalah di Pengadilan (2003)," ujar mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.
Meski begitu, sementara ini Mahfud MD mengatakan kekuasaan Partai Demokrat sah di tangan AHY.
"Pengurusnya yang resmi di kantor pemerintah itu AHY, putra Susilo Bambang Yudhoyono itu yang sampai sekarang ada," kata Mahfud dalam tayangan video dari Humas Kemenko Polhukam, di Jakarta, Sabtu (6/3/2021).
Terkait hasil KLB Partai Demokrat kubu kontra AHY yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum, dinilai Mahfud MD belum bisa dinilai sah atau tidak.
Sebab, Mahfud MD menjelaskan bahwa pemerintah belum menerima laporan secara resmi terkait hasil adanya pelaksanaan KLB Partai Demokrat.
