Infografis
Suara.com - Pemerintah saat ini tidak akan berpihak dalam kisruh internal Partai Demokrat dan kebijakan ini adalah sama dengan policy rezim SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono dalam perpecahan internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di 2008.
"Sama juga dengan sikap Pemerintahan Pak SBY ketika (2008) tidak melakukan pelarangan saat ada PKB versi Parung (Gus Dur) dan versi Ancol (Cak Imin). Alasannya, itu urusan internal parpol," jelas Menteri Kordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, Sabtu (6/3/2021).
Lebih lanjut Mahfud MD mengatakan bahwa pemerintah, sesuai UU No 9 tahun 1998, tidak bisa melarang atau mendorong kegiatan yg mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.
"Bagi pemerintah sekarang ini, peristiwa Deli Serdang merupakan masalah internal PD. Bukan (minimal belum) menjadi masalah hukum. Sebab belum ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kepada Pemerintah dari Partai Demokrat. Pemerintah sekarang hanya menangani sudut keamanan, bukan legalitas partai," beber Mahfud.
Baca Juga: Alasan Pemerintah Diam Moeldoko KLB Demokrat, Mahfud: Dituding Intervensi
Mahfud mengatakan pemerintah saat ini mengikuti kebijakan pemerintah sejak era Presiden Megawati yang tak mau ikut campur urusan internal partai. Pada era Megawati juga terjadi perebutan PKB antara kubu mantan presiden Gus Dur dan Matori Abdul Jalil pada 2002.
Dalam rentetan cuitan yang sama, Mahfud juga menegaskan bahwa kisruh internal Partai Demokrat antara kubu Moeldoko dengan AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono baru akan menjadi masalah hukum jika hasil KLB Deli Serdang didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM.
"Saat itu pemerintah akan meneliti keabsahannya berdasar UU dan AD/ART parpol. Keputusan Pemerintah bisa digugat ke pengadilan. Jadi pengadilanlah pemutusnya. Dus, sekarang tidak atau belum ada masalah hukum di Partai Demokrat," jelas dia.
