Suara.com - Pakar Politik LIPI Siti Zuhro menilai tidak boleh ada pembiaran dari istana atau Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dinobatkannya Kepala Staf Presiden Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat dalam Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara. Pasalnya, isu kisruh Demokrat ini akan mengarah ke istana.
"Karena itu jangan sampai pak Jokowi tidak menakar tidak mempertimbangkan kisruh yang ada di Demokrat ini secara seksama. Tidak boleh ada pembiaran dari istana," kata Siti dalam diskusi daring yang digelar Sabtu (6/3/2021).
Siti mengatakan, Moeldoko tidak lepas dari jabatannya sebagai Kepala Staf Presiden yang tak lain adalah bagian dari istana. Menurutnya, apa yang Moeldoko lakukan sulit untuk dibedakan antara kepentingan pribadi atau jabatan.
"Yang dia lakukan adalah ekspresi antara dia sebagai Moeldoko dan dia sebagai KSP. Dalam hal ini tentu pertaruhan terhadap trust kepada pemerintah kepada istana kepada pak Jokowi," tuturnya.
Baca Juga: Mahfud MD Beberkan Alasan Pemerintah Tak Pernah Melarang KLB atau Munaslub
Lebih lanjut, Siti mengatakan apa yang dilakukan Moeldoko di Demokrat akan bergulir ke istana. Hal tersebut bisa berdampak kepada kepercayaan publik. Untuk itu Jokowi diminta angkat bicara.
"Karena bagaimana pun juga akan bergilir atau mengarah ke istana juga ketidakpercayaan publik itu terkait dengan katakan ketum partai Demokrat pak Moeldoko hasil KLB. Ini yang harus diambil langkah hati-hati dan tangkas oleh pak Jokowi. Pak Jokowi tidak bisa mendiamkan," tandasnya.
Tetapkan Moeldoko
Jenderal Purnawirawan Moeldoko resmi menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, versi Kongres Luar Biasa atau KLB Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).
Dalam sidang pleno KLB Partai Demokrat di The Hill Hotel and Resort Sibolangit, Jumat siang, Moeldoko didaulat menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021 - 2025 menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono.
Baca Juga: Moeldoko Jadi Ketum PD, Rocky Gerung: Kalau Diam Artinya Presiden Setuju
Selain itu, sidang pleno KLB Partai Demokrat juga memutuskan secara aklamasi bahwa Marzuki Alie menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.
Keputusan itu dibacakan oleh pemimpin sidang pleno KLB Partai Demokrat Jhoni Allen Marbun.
"Menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan Jenderal (Purn) DR Moeldoko sebagai Ketua Umum DPP Demokrat hasil kongres luar biasa periode 2021-2025," kata Jhoni Allen Marbun membacakan hasil sidang.
Peserta KLB awalnya mengusulkan dua nama sebagai calon ketua umum, yakni Marzuki Alie dan nama Moeldoko.
Namun, Marzuki Alie mengundurkan diri dan dengan demikian secara otomatis menyatakan Moeldoko sebagai calon tunggal dan dinyatakan sebagai Ketua Umum DPP Partai Demorat hasil kongres luar biasa.
Sementara itu, Marzuki Alie ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Periode 2021-2025.
Moeldoko melalui sambungan telepon, mengatakan berterimakasih telah memilih dan mempercayakannya sebagai Ketua Umum DPP Partai Demorat.
"Saya berterimakasih, tapi sebelumnya ada beberapa pertanyaan saya kepada peserta forum, apakah pemilihan di kongres sudah dilakukan sesuai AD/ART partai?" kata Moeldoko yang disambut sorakan peserta forum.
Moeldoko juga menanyakan komitmen para kader dalam membesarkan partai. Dia berharap seluruh kader bersama-sama bahu membahu dalam situasi pandemi Covid-19.
"Apakah kalian siap membangun partai dan memegang teguh komitmen demi bangsa dan negara tanpa kepentingan pribadi?" tanya Moeldoko.