Infografis
Suara.com - DPD Partai Demokrat Papua denga tegas menolak hasil keputusan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang, Sumatera Utara, pada 5-6 Maret 2021. KLB yang disebut 'abal=abal' itu mengangkat Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketua Umum.
Mereka menilai KLB itu inkonsitusional karena tidak sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai.
"Semua pengurus DPD Demokrat Papua dan kader partai solid mendukung penuh kepemimpinan Ketua Umum DPP Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan menyatakan siap berperang melawan orang yang merongrong wibawa partai," ujar Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua Ricky Ham Pagawak bersama Sekretaris umum Demokrat Papua Boy Markus Dawir dalam keterangan media di Jayapura, Sabtu (6/3/2021).
Pelaksanaan KLB Partai Demokrat di Deliserdang kata Ricky, tidak diwakili satupun perwakilan Demokrat Papua maupun pengurus 29 DPC Kabupaten/Kota.
Baca Juga: Hubungan SBY - Moeldoko Diungkap Andi, Mulai dari Ngopi Hingga Kamar Hotel
Ia mengakui Demokrat Papua solid dan loyalitas mendukung penuh pengurus yang sah dipimpin Ketua DPP AHY.
"Kami pastikan semua jajaran pengurus Demokrat Papua tetap bersama AHY sesuai hasil kongres luar biasa Demokrat 2020 yang sah sesuai AD/ART partai," tegas Ricky Ham Pagawak didampingi Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Yunus Wonda.
Sementara itu, Sekretaris umum Demokrat Papua Boy Markus Dawir menegaskan, jika ada pihak pengurus yang hadir mengatasnamakan pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Papua hadir di arena kongres ilegal bukan pengurus resmi.
"Saya tegaskan DPD Demokrat Papua tetap satu mendukung kepemimpinan AHY yang dipilih secara sah dan sesuai AD/ART," tegas Boy Dawir.
Selepas pernyataan sikap dukungan terhadap kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Demokrat AHY dilakukan deklarasi pernyataan perang melawan pendukung kongres luar biasa Demokrat oleh kader dan simpatisan partai berlambang mercy di wilayah Papua. (Antara)
Baca Juga: Alasan Polri Tak Bubarkan KLB Demokrat di Deli Serdang Meski Tidak Ada Izin
