Suara.com - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021), yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono, menarik perhatian banyak pihak.
Selain perhatian publik Indonesia, peristiwa tersebut juga menarik perhatian media asing yang juga ikut mewartakannya.
Channel News Asia, media yang berbasis di Singapura, ikut mewartakan dalam sebuah artikel yang berjudul "Indonesia president's aide named head of opposition party, but turmoil ensues"
"Seorang pembantu utama Presiden Indonesia Joko Widodo diangkat sebagai ketua partai oposisi pada hari Jumat (5 Maret), dalam sebuah langkah yang dapat memperluas koalisi presiden dan memperketat cengkeramannya di parlemen, meskipun legitimasi langkah tersebut ditentang oleh anggota partai lainnya." demikian CNA mewartakan, disadur Minggu (6/3/2021).
Mantan jenderal yang kini menjabat sebagai kepala staf presiden, diangkat sebagai ketua umum Partai Demokrat dalam kongres luar biasa yang digelar di Sumatera Utara.
CNA juga menyebutkan, pengangkatan Moeldoko ditentang oleh Agus Harimurti Yudhoyono, yang dalam jumpa pers Jumat malam mengatakan dia tetap menjadi ketua umum partai.
Putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut adalah salah satu pemimpin baru yang dapat mencalonkan diri sebagai presiden pada 2024, menurut survei oleh lembaga survei swasta.
"Kongres luar biasa, ilegal dan inkonstitusional itu digelar sejumlah anggota, mantan anggota, yang bersekongkol dengan aktor luar," ujarnya.
Agus mendesak Jokowi untuk tidak mengesahkan penunjukan Moeldoko dan mengatakan akan mengajukan laporan ke aparat penegak hukum.
Baca Juga: Tolak dan Tak Akui Moeldoko Ketua Umum, Demokrat Jatim Solid Dukung AHY
Pemerintah diharapkan bisa memastikan ketua partai mana yang akan diakui negara.
SBY, yang juga selaku ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat menyebut KLB Partai Demokrat abal-abal.
SBY mengatakan hal itu lewat konferensi pers yang digelar di kediaman pribadi, yakni Cikeas Bogor, Jumat Malam.
"Banyak yang tak percaya, Moeldoko tega, berdarah dingin, melakukan kudeta," kata SBY. Menurut SBY, perilaku Moeldoko jauh dari sikap ksatria dan nilai-nilai moral.
Namun, beberapa analis mengatakan Jokowi akan mendapat keuntungan dari staf seniornya yang memimpin partai.
"Dengan adanya Moeldoko di Partai Demokrat, pemerintahan akan semakin kuat dan ini bukan hanya soal 2024, tapi hari ini ... Dengan ini, pemerintah akan sangat leluasa merancang kebijakan terkait politik dan kekuasaan," kata Hendri Satrio, seorang analis politik di Universitas Paramadina, meskipun dia menambahkan bahwa dia tidak bisa memastikan klaim kepemimpinan orang mana yang sah.
