KLB Demokrat Disorot Media Asing: Pembantu Presiden Jadi Pimpinan Oposisi

Sabtu, 06 Maret 2021 | 10:54 WIB
KLB Demokrat Disorot Media Asing: Pembantu Presiden Jadi Pimpinan Oposisi
Moeldoko menyampaikan pidato perdana saat Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). ANTARA FOTO/Endi Ahmad
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021), yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono, menarik perhatian banyak pihak.

Selain perhatian publik Indonesia, peristiwa tersebut juga menarik perhatian media asing yang juga ikut mewartakannya.

Channel News Asia, media yang berbasis di Singapura, ikut mewartakan dalam sebuah artikel yang berjudul "Indonesia president's aide named head of opposition party, but turmoil ensues"

"Seorang pembantu utama Presiden Indonesia Joko Widodo diangkat sebagai ketua partai oposisi pada hari Jumat (5 Maret), dalam sebuah langkah yang dapat memperluas koalisi presiden dan memperketat cengkeramannya di parlemen, meskipun legitimasi langkah tersebut ditentang oleh anggota partai lainnya." demikian CNA mewartakan, disadur Minggu (6/3/2021).

Mantan jenderal yang kini menjabat sebagai kepala staf presiden, diangkat sebagai ketua umum Partai Demokrat dalam kongres luar biasa yang digelar di Sumatera Utara.

CNA juga menyebutkan, pengangkatan Moeldoko ditentang oleh Agus Harimurti Yudhoyono, yang dalam jumpa pers Jumat malam mengatakan dia tetap menjadi ketua umum partai.

Putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut adalah salah satu pemimpin baru yang dapat mencalonkan diri sebagai presiden pada 2024, menurut survei oleh lembaga survei swasta.

"Kongres luar biasa, ilegal dan inkonstitusional itu digelar sejumlah anggota, mantan anggota, yang bersekongkol dengan aktor luar," ujarnya.

Agus mendesak Jokowi untuk tidak mengesahkan penunjukan Moeldoko dan mengatakan akan mengajukan laporan ke aparat penegak hukum.

Baca Juga: Tolak dan Tak Akui Moeldoko Ketua Umum, Demokrat Jatim Solid Dukung AHY

Pemerintah diharapkan bisa memastikan ketua partai mana yang akan diakui negara.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI