Infografis
Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Renanda Bachtar menilai apa yang dilakukan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko telah memecah belah Demokrat demi kepentingan ambisinya maju di Pilpres 2024. Menurutnya, Moeldoko terbukti berbohong dengan dalih ajak kader ngopi.
"Jadi kan terbukti siapa yang berbohong? Ya Moeldoko kan? Ngopi-ngopi bareng kader-kader Demokrat itu semata-mata ya untuk melempangkan ambisinya ambil alih dan pecah belah Partai Demokrat untuk penuhi ambisinya nyapres di 2024," kata Renanda kepada Suara.com, Sabtu (6/3/2021).
Renanda menegaskan, DPP Partai Demokrat tak akan mengganggap hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang yang menobatkan Moeldoko menjadi ketum.
"Ya bagaimana mau sah kalau KLB tidak sesuai AD ART yang disetujui Kemenkumham, dilindungi UU Parpol? Jelas tidak sah dan inkonstitusional. Mau jadi Negara apa kita kalau hal ilegal dilegalkan?" tuturnya.
Lebih lanjut, Renanda mengatakan, jika apa yang dilakukan Moeldoko Cs terus dibiarkan, maka menurutnya indeks demokrasi di Indonesia akan hancur.
"Bagaimana tidak hancur indeks Demokrasi kita kalau praktik-praktik seperti ini dilanggengkan dan dibiarkan negara dan aparat pemerintah?" tandasnya.
Sebelumnya, Jenderal Purnawirawan Moeldoko resmi menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, versi Kongres Luar Biasa atau KLB Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).
Dalam sidang pleno KLB Partai Demokrat di The Hill Hotel and Resort Sibolangit, Jumat siang, Moeldoko didaulat menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021 - 2025 menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono.
Selain itu, sidang pleno KLB Partai Demokrat juga memutuskan secara aklamasi bahwa Marzuki Alie menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.
Baca Juga: Dijadikan Ketua PD Versi KLB, Ade Armando Minta Moeldoko Mundur dari Istana
Keputusan itu dibacakan oleh pemimpin sidang pleno KLB Partai Demokrat Jhoni Allen Marbun.
