Infografis
Suara.com - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan lebih baik menutup balai latihan kerja (BLK), jika kehadiran fasilitas tersebut malah melahirkan pengangguran baru.
Pernyataan tersebut Ida lontarkan saat mengimbau para pengelola Balai Latihan Kerja (BLK), di pusat dan daerah agar dapat menjawab kebutuhan tenaga kerja di dunia usaha dan dunia industri.
"Kalau BLK ternyata akan melahirkan pengangguran baru, tidak usah bangun BLK Sofifi di Maluku Utara ini. Tutup saja BLK. Buat apa kalau pelatihan kita lakukan justru malah menambah pengangguran baru," ujar Ida di BLK Ternate, Maluku Utara Jumat (5/3/2021).
Kemnaker terus mendorong pengelola BLK, terutama BLK milik Pemerintah daerah agar pelatihan yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha (DUDI) setempat, sehingga alumni pelatihan dapat langsung terserap ke pasar kerja.
Baca Juga: Perkuat Pelatihan Vokasi, Menaker Dorong Program Transformasi BLK
Menurut Ida, Maluku Utara merupakan salah satu daerah yang menjadi harapan bagi pembangunan wilayah Indonesia bagian Timur karena memiliki banyak sumber daya yang harus dikembangkan dan akan menarik investasi baru yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan kerja baru.
"Ayo, kita kolaborasi, baik pemerintah dan swasta untuk siapkan SDM kompeten! SDM Maluku Utara harus menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri. Ini menjawab tantangan pengangguran kita yang semakin tinggi. Kita tidak bisa melakukan kerja biasa-biasa saja. Kita harus bisa menjawab kebutuhan, tantangan, dan dinamika ketenagakerjaan," katanya.
Dalam kesempatan ini, Ida juga mengajak seluruh pengelola BLK, termasuk BLK Ternate agar melakukan transformasi.
Transformasi BLK dilakukan dengan berbagai cara mulai dari reformasi kelembagaan, redesain substansi pelatihan, revolusi SDM, reviltasisasi fasilitas dan sarana prasarana, rebranding BLK, dan relationship.
Selama ini Kemnaker telah menyusun sejumlah kebijakan pelatihan vokasi agar sesuai dengan munculnya peluang usaha dan jenis pekerjaan baru di era pandemi. Di antaranya adalah kebijakan Triple Skilling, yakni skilling, re-skilling, dan up-skilling bagi pekerja.
Baca Juga: Setelah Pembahasan 4 Bulan, Menaker Apresiasi 4 PP telah Diundangkan
Selain itu, dilakukan juga optimalisasi pemagangan berbasis jabatan; peningkatan soft skills; perubahan kurikulum dan metode yang berfokus pada human digital online (menggunakan metode blended training); serta kolaborasi dengan semua stakeholders, terutama pelaku industri untuk menciptakan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Sinergi dan kolaborasi antara BLK dan stakeholders, sambungnya, terutama dari dunia usaha dan industri sebagai pengguna tenaga kerja sangat penting. Sebab dengan dilakukannya sinergi, maka dapat dipastikan lulusan pelatihan telah sesuai dengan kebutuhan industri dan lebih mudah terserap.
Lebih lanjut Ida menyebut, dunia usaha sebagai penyerap tenaga kerja memiliki peran besar dalam menentukan kompetensi yang dibutuhkan saat ini dan di masa depan agar proses link and match antara pendidikan dan dunia kerja bisa tercipta.
"Pada akhirnya, program pelatihan vokasi akan mengurangi biaya training dan investasi SDM bagi industri, sehingga tercipta hubungan yang saling menguntungkan antara BLK dan industri," tandasnya.
