Infografis
Suara.com - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Bonyamin melaporkan adanya dugaan penyimpangan penagihan pajak Rp1,7 triliun ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (5/3/2021).
Dalam laporannya itu, Boyamin mengungkapkan, pihak Direktorat Pajak Kementerian Keuangan yang diduga terlibat dalam kasus itu berinisial AP.
“Saya datang ke KPK hendak melaporkan proses yang diduga terkait dengan inisial AP yang saat ini dicekal oleh KPK karena diduga menerima suap berkaitan dengan pengurusan pajak dari wajib pajak,” kata Boyamin di Gedung KPK Jakarta, Jumat (5/3/2021).
Berdasarkan data yang dihimpun olehnya, dugaan perkara ini berawal dari sebuah perusahaan bernama dari PT Industri Pulp Lestari yang menunggak pembayaran pajaknya senilai Rp1,7 triliun.
Baca Juga: Boyamin MAKI Serahkan Profil King Maker Kasus Djoko Tjandra ke KPK
“Kemudian nampaknya tidak kooperatif,” jelas Boyamin.
Karena hal itu, lewat Surat Menteri Keuangan pada tanggal 19 Juni 2019 memberikan izin melakukan penyanderaan terhadap tiga orang dari perusahaan tersebut. Mereka adalah DS, AT, dan WW selaku Komisaris dan Direksi PT. Industri Pulp Lestari.
Namun kata Boyamin, dari ketiga orang itu yang disandera hanya DS saja, sementara AT dan WW tidak. Padahal berdasarkan informasi yang diperolehnya AT dan WW merupakan petinggi PT Industri Pulp Lestari.
“DS, dia ini bukan pemegang saham tapi jabatannya komisaris utama, sesuai SPT dia seakan-akan punya harta 15 m, sehingga dia berupaya membayar kewajibannya senilai Rp15 miliar,” jelas Boyamin.
“Bahwa hingga saat ini tagihan pajak senilai Rp1,7 trilyun dari PT. Industri Pulp Lestari diduga belum tertagih sepenuhnya diduga baru terbayar Rp15 miliar dari DS dan atas tidak terbayarnya kewajiban pajak tersebut diduga tidak dilakukan penyanderaan terhadap AT dan WW sehingga patut diduga telah terjadi tindak pidana korupsi atas peristiwa tersebut,” tambahnya.
Baca Juga: MAKI Kembali Temukan Berbagai Aset di Solo, Diduga Terkait Korupsi Asabri
Atas sejumlah kejanggalan itu, Bonyamin menduga AP yang saat itu menduduki jabatan eselon II setingkat Direktur pada Ditjen Pajak terlibat, menerima suap puluhan miliar untuk menghindari pembayaran pajak dengan nilai fantastis itu.
“MAKI meminta KPK untuk melakukan pengembangan penyelidikan dugaan korupsi atas dugaan penyimpangan penagihan pajak Rp1,7 triliun tersebut dikarenakan saat ini tidak terlacak keberadaan PT Industri Pulp Lestari, namun diduga WW mantan dirutnya telah mendirikan perusahaan baru,” jelas Boyamin.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengungkapkan adanya dugaan kasus suap di Ditjen Pajak Kemenkeu. Alexander mengatakan nilai dugaan korupsi itu mencapai puluhan milyar.
Terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi mencekal sejumlah pihak di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pergi ke luar negeri. Menyusul adanya kasus dugaan korupsi di kementerian pimpinan Sri Mulyani itu.
Plt Juru Bicara bidang Penindakan KPK, Ali Fikri mengatakan telah mengirimkan surat berisi sejumlah nama ke Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Ham.
“KPK benar telah mengirimkan surat kepada Ditjen Imigrasi untuk melakukan pelarangan ke luar negeri terhadap beberapa pihak terkait perkara ini,” ujar Ali lewat keterangan, Kamis (4/3/2021).
Pencegahan itu dilakukan KPK guna mempermudah proses penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi di tubuh Kementerian Keuangan tersebut.
