Infografis
Suara.com - Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggelar konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, untuk merespons Kongres Luar Biasa PD di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).
KLB Demokrat memutuskan Jenderal Purnawirawan Moeldoko sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Dengan demikian, kepemimpinan AHY tak lagi diakui oleh peserta KLB.
Namun, dalam konferensi persnya, AHY menegaskan dirinya tetap sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat.
"Saya memberikan keterangan di sini dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah," tegas AHY.
Baca Juga: AHY: Moeldoko Ketua Umum Partai Demokrat Abal-abal
AHY juga sempat menyinggung bahwa dirinya dalam konferensi pers tersebut hanya ditemani oleh Sekjen DPP PD Teuku Riefky Harsa, serta disaksikan sejumlah pengurus.
![Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggelar konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, untuk merespons Kongres Luar Biasa PD di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). [Suara.com/Novian Ardiansyah]](https://media.suara.com/pictures/original/2021/03/05/85731-ketua-umum-dpp-partai-demokrat-ahy-agus-harimurti-yudhoyono-1.jpg)
Tapi, AHY menegaskan dirinya tak sendirian, dan tetap merepresentasikan keinginan mayoritas kader serta simpatisan Demokrat.
"Saya tentu berdiri di sini tidak sendirian. Mungkin hanya terlihat ada sekjen, disaksikan beberapa pengurus. Tapi saya sejatinya mewakili jutaan kader dan simpatisan PD," kata AHY.
Ia mengatakan, terkait adanya Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di The Hill Hotel and Resort Sibolangit, Deli Sedang, Sumatera Utara, pada hari yang sama, AHY menyebut agenda itu adalah ilegal.
"KLB itu dilakukan secara ilegal, inkonstitusional oleh sejumlah kader, mantan kader, yang juga bersekongkol, berkomplot dengan aktor eksternal," tegasnya.
Baca Juga: Tetap Akui AHY Jadi Ketum, Demokrat DIY: KLB di Sumut Tabrak Semua Aturan
AHY menjelaskan, KLB Demokrat tersebut ilegal karena menyalahi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau AD/ART partai.
Sebab, kata dia, KLB yang sah menurut AD/ART adalah yang dihadiri dua per tiga pimpinan daerah, atau setengah dari seluruh pimpinan cabang.
Selain itu, KLB Demokrat baru sah kalau ada persetujuan dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.
"Semua syarat itu tidak dipenuhi oleh para penyelenggara KLB Demokrat," kata dia.
Moeldoko Ketum Versi KLB
Sementara hasil KLB Partai Demokrat di Sibolangit, Kabupaten Deliserdang mengukuhkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum periode 2021-2025, Jumat (5/3/2021).
"Menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan Jenderal (Purn) DR Moeldoko sebagai Ketua Umum DPP Demokrat hasil kongres luar biasa periode 2021-2025," kata pimpinan sidang yang dibacakan Jhonny Allen.
Peserta kongres itu mengusulkan dua nama yakni Marzuki Alie dan nama Moeldoko sebagai calon.
Namun, Marzuki Alie mengundurkan diri dan dengan demikian secara otomatis menyatakan Moeldoko sebagai calon tunggal dan dinyatakan sebagai Ketua Umum DPP Partai Demorat hasil kongres luar biasa.
Sementara itu, Marzuki Alie ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Periode 2021-2025.
Moeldoko melalui sambungan telepon, mengatakan berterimakasih telah memilih dan mempercayakannya sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat.
"Saya berterimakasih, tapi sebelumnya ada beberapa pertanyaan saya kepada peserta forum, apakah pemilihan di kongres sudah dilakukan sesuai AD/ART partai?" kata Moeldoko yang disambut sorakan peserta forum.
Moeldoko juga menanyakan komitmen para kader dalam membesarkan partai. Dia berharap seluruh kader bersama-sama bahu membahu dalam situasi pandemi Covid-19.
