Infografis
Suara.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai tuntutan empat tahun penjara dan denda Rp100 juta terhadap terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi penghapusan red notice, Djoko Tjandra belum maksimal.
Peneliti ICW Kurnia Ramadhan mengatakan ada tiga indikator yang seharusnya dipertimbangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk memberikan hukuman berat terhadap Djoko Tjandra.
"Pertama, dari sisi pemidanaan penjara, penuntut hanya menutut empat tahun penjara kepada Joko S Tjandra. Padahal, regulasi yang menjadi dakwaan, memungkinkan untuk menuntut maksimal sampai lima tahun penjara," ujar Kurnia lewat keterangannya kepada wartawan, Jumat (5/3/2021).
Kedua, denda yang dituntut oleh penuntut juga hanya Rp 100 juta. Padahal menurut Kurnia, kejahatan yang dilakukan Djoko Tjandra, mestinya JPU menuntut makksimal hingga Rp 250 juta.
Baca Juga: Dalang Kasus Suap, Alasan Jaksa Tolak Justice Collaborator Djoko Tjandra
"Ketiga, penuntut umum tidak menjadikan latar belakang kejahatan yang terdakwa lakukan, terlebih ia sudah menjadi terpidana, sebagai dasar pemberat," ujar Kurnia.
"Tak hanya itu, tindakan Djoko Tjandra yang telah mencoreng institusi penegak hukum dengan menyuap oknum Jaksa dan perwira tinggi Polri. Namun sepertinya hal itu luput dijadikan dasar pemberat tuntutan," tambahnya.
Di samping itu, Kurnia juga menyatakan seharusnya Djoko Tjandra dapat dihukum penjara seumur hidup. Namun,
problematika pemidanaan bagi pelaku pemberi suap ada pada regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebab, regulasi tersebut sama sekali tidak memberikan hukuman yang ideal bagi pelaku.
"Dapat dibayangkan, hukuman maksimal bagi pelaku pemberi suap hanya lima tahun penjara. Model ini sebenarnya tidak layak bagi seorang Djoko S Tjandra, yang harusnya dapat dihukum penjara seumur hidup," jelasnya.
Oleh karenanya, ICW berharap Majelis Hakim dapat mengesampingkan tuntutan JPU, dengan memberikan hukuman maksimal kepada terpidana kasus korupsi cassie Bank Bali itu.
Baca Juga: Djoko Tjandra Dituntut 4 Tahun Penjara dalam Kasus Suap Fatwa MA
Di samping itu, ICW juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyelidikan terhadap perkara ini, dengan mendalami pihak-pihak lain yang diduga terlibat.
"Sebab, sampai saat ini, ICW masih meyakini ada beberapa orang yang tergabung dalam klaster politik, penegak hukum, dan swasta yang belum dijerat oleh penegak hukum," ujar Kurnia.
Seperti pemberitaan sebelumnya, terdakwa kasus dugaan suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA), Djoko Tjandra dituntut JPU empat tahun penjara dan denda Rp100 juta di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Kamis (4/3/2021).
Jaksa pada persidangan meyakini Djoko Tjandra terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi dengan memberikan uang berupa suap kepada Jaksa Pinanki Sirna Malasari dan sejumlah dan Irjen Napoleon dan Brigjen Prasetijo.
