Infografis
Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko diisukan masuk dalam daftar tamu Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (4/3/2021).
Menanggapi isu tersebut, Deputi IV KSP Juri Ardiantoro mengatakan, sejak siang hingga sore tadi, Moeldoko mendampingi Presiden Jokowi kunjungan kerja ke Banten.
"Saya belum dapat info. Siang sampai sore Pak Moeldoko mendampingi presiden kunjungan kerja di Banten," ujar Juri kepada Suara.com.
Pada awal Februari lalu, Moeldoko menegaskan bahwa ia adalah orang luar Demokrat yang tidak punya urusan dengan kegiatan internal partai tersebut.
Baca Juga: Demokrat Makin Panas Jelang KLB di Deli Serdang, Minta Polisi Bubarkan
"Saya orang luar, tidak ada urusannya di dalam, jadi biasa-biasa saja," kata Moedoko.
Moeldoko menyampaikan hal tersebut menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang mengungkapkan adanya upaya dari sejumlah pihak yang ingin menggulingkan posisinya.
AHY menyebut gerakan politik itu mendapat dukungan pejabat pemerintahan Presiden Joko Widodo. Belakangan kader Demokrat menyebut sosok tersebut adalah Moeldoko.
"Saya ini orang luar, tidak punya hak apa-apa gitu loh, yang punya hak 'kan mereka di dalam. Apa urusannya. Tidak ada urusannya, 'wong' saya orang luar," ujar Moeldoko.
Moeldoko mengaku juga menghormati pendiri Partai Demokrat sekaligus Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.
Baca Juga: Lapor ke Mahfud MD soal Moeldoko, Andi Arief: Pak Jokowi Gak Mau Dengar
"Saya ini siapa sih. Saya ini apa. Biasa-biasa saja. Di Demokrat ada Pak SBY, ada putranya Mas AHY, apalagi kemarin dipilih secara aklamasi. Kenapa mesti takut ya. Kenapa mesti menanggapi seperti itu. Biasa-biasa saja begitu. Jadi dinamika dalam sebuah apa, partai politik itu biasa," kata Moeldoko.
Bahkan, menurut Moeldoko, bila ia memiliki kekuatan persenjataan, tidak mungkin meminta anggota DPC dan DPD Partai Demokrat untuk menggulingkan AHY.
"Anggaplah saya punya angkatan bersenjata, anggaplah Panglima TNI ingin menjadi Ketua Demokrat, memangnya gue bisa menodong senjata para DPC/DPD. Semua kan ada aturan, AD/ART dalam semua parpol," ujar Moeldoko.
Namun Moeldoko tidak menampik ada sejumlah pertemuan baik di hotel maupun tempat lain.
"Intinya aku datang diajak ketemu 'wong' saya biasa di kantor setiap hari menerima orang, menerima berbagai kelompok, biasa itu. Dia marah-marah, saya suruh emosi keluarkan saja, biar saya paham apa yang kalian pikirkan. Jadi apa yang salah. Apa mau pertemuan di mana hak gue, ngapain ikut campur," kata Moeldoko.
Ia kembali membantah isu bahwa ia ingin melakukan kudeta dalam tubuh Partai Demokrat.
"Kerjaan gue setumpuk gini ngurusin yang tidak-tidak saja. jangan lah apa membuat sesuatu yang menurut saya sih kayaknya ini kayak dagelan saja begitu," ujar Moeldoko.
Demokrat Sumatera Utara menolak KLB
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Sumatera Utara Herri Zulkarnain menolak KLB dan dia menyebutnya ilegal. Dia meminta polisi untuk bertindak.
"Kami minta kepada Polrestabes Medan karena ini KLB ilegal, dengan keras kami minta supaya dibubarkan besok (Jumat, 5 Maret 2021)," kata Herri ketika mengadukan acara KLB ke Polrestabes Medan, Kamis malam.
"Kita memberikan surat pemberitahuan kepada Polrestabes untuk menolak KLB ilegal Partai Demokrat."
Menyikapi perkembangan terakhir ini, Herri mengatakan akan menyelenggarakan apel siaga pada Jumat besok jam 10.00 WIB dengan mengundang 33 ketua dewan pimpinan cabang maupun pengurus. "Apel siaga di kantor DPD Partai Demokrat Jalan Gatot Subroto," kata Herri.
Dalam laporan Antara disebutkan, jajaran pengurus dan kader Partai Demokrat se-Sumatera Utara menolak penyelenggaraan KLB di Deli Serdang.
“Saya tidak terima Sumatera Utara dijadikan tempat untuk menyelenggarakan kegiatan ilegal yang melanggar kehormatan dan kedaulatan Partai Demokrat,” kata Herri.
Herri sendiri yang menemukan daftar nama tamu di sebuah hotel di Deli Serdang, yang memuat nama-nama mantan kader serta Kepala KSP Moeldoko.
Pihak hotel menyatakan bahwa semua kamar hotel sudah dipesan atas nama Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Tapi Ketua Umum DPP GAMKI Willem Wandik sudah menegaskan bahwa nama organisasinya dicatut dan GAMKI sama sekali tidak terlibat dalam kegiatan KLB ilegal ini.
Penegasan Herri diamini oleh ketua-ketua DPC Partai Demokrat di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Terdapat 33 DPC se-Provinsi Sumatera Utara.
Ketua DPC Gunung Sitoli Herman Jaya Harefa menolak tegas pelaksanaan KLB, apalagi dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara.
“Kami loyal dan setia pada kepemimpinan Ketum AHY dan kepengurusan hasil Kongres V Partai Demokrat, 15 Maret 2020. Saya sendiri ikut aklamasi memilih mas AHY sebagai ketum karena saya melihat masa depan Partai Demokrat memang cerah ditangan beliau," kata Herman.
Ketua DPC Kota Sibolga Efendi Marpaung juga berpendirian sama dengan menolak adanya kongres luar biasa.
“Tidak ada itu KLB itu sudah pasti ilegal, mana ada KLB diselenggarakan oleh para mantan kader?. Saya ikut memilih mas AHY sebagai Ketum dalam Kongres V Partai Demokrat, bulan Maret tahun lalu," kata dia.
Menurut dia, elektabilitas AHY dan Partai Demokrat terus mengalami kenaikan, sehingga menjadi hal mustahil AHY digantikan posisinya oleh orang lain.
"Mana mungkin digantikan oleh orang lain yang elektabilitasnya nol," kata dia.
Penolakan keras juga muncul dari Serdang Bedagai. Ketua DPC Partai Demokrat Serdang Bedagai Labuhan Hasibuan menyatakan tegas menolak KLB ilegal.
"Sebagai pengurus partai dan pemilik suara, saya tidak rela hak saya dicuri oleh oknum penyelenggara KLB ilegal. Apapun hasilnya, tidak sah, tidak akan kami akui," ujar Labuhan Hasibuan.
DPD Partai Demokrat Sumatera Utara kini sedang mengupayakan agar kegiatan-kegiatan ilegal atau terselubung yang mengatasnamakan Partai Demokrat dibatalkan atas nama hukum.
