Infografis
Suara.com - Pengacara Hak Asasi Manusia (HAM) Veronica Koman menyoroti soal yang diduga dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk para calon guru SD.
Melalui akun Twitter pribadinya, perempuan yang akrab disapa Vero itu memberikan kritikan atas adanya soal tersebut.
Veronika Koman mengatakan, soal untuk calon guru SD di wilayah 3T tersebut menegaskan bahwa kasus yang pernah menimpanya bersifat politis, bukan teknis.
"Semua yang mau jadi guru SD 3T di negeri ini dapat soal beginian dari Kemendikbud. Penegasan bahwa kasus gua politis, bukan teknis," tulis Veronica Koman pada Rabu (3/3/2021) seperti dikutip Suara.com.
Baca Juga: Jadi Tersangka usai Ditembak Mati, Kabareskrim Janji Setop Kasus Laskar FPI
Veronica Koman menyematkan foto yang dia dapatkan dari salah seorang warganet. Kata dia, soal itu didapatkan oleh peserta yang mengikuti tes pada Rabu (3/2/2021).
Dalam soal itu, tertulis pertanyaan tentang pendapat apabila ada penerima beasiswa pendidikan tinggi dari pemerintah tetapi mendukung gerakan kelompok separatis.
Adapun soal tersebut berbunyi "Ada seorang penerima beasiswa pendidikan tinggi dari pemerintah. Saat ini, ia masih bersekolah di luar negeri tetapi diketahui dia mendukung kelompok separatis suatu wilayah. Pendapat saya...".
Soal tersebut memuat tiga pilihan jawaban yang menurut Veronica Koman terlalu pro kepada pemerintah.
Opsi jawaban yang antara lain, penerima beasiswa harus mengembalikan seluruh dana beasiswa yang telah diterima, pemerintah memberikan sanksi kepada penerima beasiswa sesuai dengan hukum, dan pemerintah seharusnya membatalkan status kewarganegaraan penerima beasiwa.
Baca Juga: Teddy Gusnaidi: Perpres Investasi Miras Dicabut, Bukan Soal Halal dan Haram
Saat dikonfirmasi oleh Suara.com pada Kamis (4/3/2021) siang, Veronica Koman mengaku salah satu peserta mengirim informasi tersebut.
"Peserta itu mengirim percakapan dia bersama peserta lain yang keheranan ada soal seperti itu di soal kebhinekaan untuk semua calon guru SD 3T. Selain pernyataan yang menyinggung kasusku, ada juga beberapa yang menurut pengirim bermasalah," ungkap Veronica Koman.
Pengacara HAM tersebut menyayangkan adanya soal itu. Pasalnya, pertanyaan berupa pendapat tetapi malah ada pilihan jawaban.
"Sangat disayangkan, katanya tanya pendapat, tapi jawabannya pilihan yang sudah diberikan, seperti dicekokin, dan jawabannya pro pemerintah," ujarnya.
"Memang soal tersebut tidak eksplisit menyebut nama saya, tapi di negara ini emang ada kasus lain yang permasalahan beasiswa yang dituduh separatisme?" sambungnya.
Veronica Koman berpesan agar para pemangku kepentingan tidak perlu lagi menungkit kasus sebagaimana pernah menimpanya itu.
"Pesan saya, republik ini gak usah baper lagi karena sudah dibayar sama orang Papua. Waktu itu plus kembalian lagi," tandasnya.
Cuitan Veronika Koman disambut pro kontra di kalangan warganet. Sejumlah warganet terpantau ikut mengkritisi maksud soal tersebut.
"Terlepas merujuk pada Veronika Koman atau bukan, soal ini lebih pantas disebut provokasi dan pembunuhan terhadap nalar kritis. Problem separatisme yang kudunya menjawan kontradiksi jargon-jargon nasionalisme masa cuma boleh dijawab pakai pilihan ganda yang subjektif begitu? Aneh betul," ujar salah seorang warganet.
"Hahaha tipe psikotes agar yang berpikir kritis gak boleh lolos. Hal pelik dijadikan abc simpel dan tebak-tebakan versi plat merah," komentar warganet lain.
Di samping itu, ada pula warganet yang mengkritik Veronica Koman dan mewajarkan keberadaan soal tersebut.
"Wajar toh namanya pendukung separatis tapi kok menikmati beasiswa. Kalau mau berjuang yang gentle dong. Jangan makan dari rumah tapi menjelekkan dan ingin merusak rumah tersebut," ujar warganet.
