Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal PA 212 Novel Bakmumin, menilai penunjukkan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Said Aqil Siradj sebagai Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI hanya bagian dari bagi-bagi jatah kekuasaan. Penunjukan tersebut dianggap tak melihat latar belakang.
"Saya melihat ini hanya bagi-bagi kue kekuasaan sehingga tidak dilihat mumpuni atau tidaknya," kata Novel saat dihubungi Suara.com, Kamis (4/3/2021).
Namun, Novel menyarankan, sebagai ulama Said Aqil seharusnya fokus dalam memperjuangkan nilai-nilai agama saja. Bukan justru menurutnya, menjadi penjilat kekuasaan.
"Seharusnya ulama fokus membela agamanya bukan menjadi penjilat kekuasaan karena hakikatnya ulama adalah oposisi dan ulama penjilat itu adalah seburuk-buruk ulama," tuturnya.
Baca Juga: Said Aqil jadi Bos PT KAI, PDIP: Kiai yang Paham Transportasi Publik
Novel mengatakan, dirinya mengaku paham bukan tidak boleh ulama berprofesi di luar kemampuannya. Namun, ia mengatakan, tak seharusnya Said mendapatkan pekerjaan dari rezim yang berkhianat.
"Rasulullah dan para sahabat berdagang akan tetapi urusan agamanya mereka istiqomah di dalam relnya, bukan didapat menjadi penjilat kepada rezim pengkhianat agama dan negara yang jelas membela penista agama dan kriminalisasi ulama," tandasnya.
Kiai Said jadi Bos KAI
Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Said Aqil Siradj sebagai Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.
Hal ini dibenarkan oleh Komisaris Independen KAI Riza Primadi.
Baca Juga: Ketua PBNU Said Aqil Siradj Diangkat Menjadi Komisaris Utama PT KAI
"Betul," kata Riza saat dikonfirmasi Suara.com lewat pesan singkat, Rabu (3/3/2021).
Said Aqil menggantikan mantan Menteri Perhubungan Jusman Syafii Jamal untuk mengawasi kinerja Direksi KAI.
Selain jadi Komisaris Utama PT KAI, Said Aqil juga merangkap menjadi Komisaris Independen.
Riza mengatakan, terdapat lima jajaran komisaris baru yang ditunjuk oleh Erick Thohir.