Infografis
Suara.com - Ketua tim advokasi laskar FPI, Hariadi Nasution mengaku heran dengan tindakan polisi terkait penetapan tersangka terhadap enam laskar khusus pengawal Habib Rizieq Shihab yang tewas dalam tragedi baku tembak di tol Jakarta - Cikampek pada Desember 2020 lalu.
Melihat hal itu, Hariadi menganggap jika institusi Polri telah melangkahi undang-undang sebagai hukum tertinggi.
"Artinya, polisi kayak menempatkan dirinya di atas undang-undang atau kayak lebih tinggi dari undang-undang. Atau kayak enggak ngikuti aturan gitu loh," ucap dia seperti dikutip dari Solopos.com--media jaringan Suara.com, Kamis (4/3/2021).
Hariadi meminta agar Polri bisa melihat aturan hukum terkait penetapan 6 almarhum laskar FPI.
"Semua tahu kan, ini kan jelas kalau menurut hukum, kita kalau pakai hukum, bertugas atau menegakkan hukum ini melihat Pasal 77 KUHP. Kan gitu," kata ketua tim advokasi laskar FPI, Hariadi Nasution, kepada wartawan, Kamis (4/3/2021).
Merujuk Pasal 77 KUHP, kata dia, perkara tersangka yang sudah meninggal dunia dapat dihapus.
"Untuk apa gitu loh. Pasal 77 KUHP jelas kan, ketika tersangka meninggal dunia statusnya. Pasal 77 KUHP, kewenangan menuntut pidana hapus jika tertuduh meninggal dunia," tutur dia.
"Ya kalau ditetapkan sebagai tersangka, mau ngapain? Mau P21 nanti kayak Habib Rizieq atau yang lain? P21 kan berarti kejaksaan, silakan saja kejaksaan, kalau sudah dilimpahkan ke kejaksaan, nanti kan P21 tahap kedua dan sebagainya ke pengadilan bisa nggak? Sudah meninggal dunia, nggak ada."
Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Andi Rian Djajadi mengatakan dalam waktu dekat, berkas perkara keenam tersangka dilimpahkan ke Kejaksaan Agung untuk selanjutnya dibuat keputusan.
Baca Juga: Munarman: HRS Harus Bebas Jika Polisi Tak Bisa Tangkap Pelanggar Prokes NTT
"(Penghentian perkara) itu kan bisa dipenyidikan bisa dipenuntutan," katanya.
