Infografis
Suara.com - Eks Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman mengomentari terkait penetapan tersangka terhadap enam laskar FPI yang meninggal dunia saat bentrok dengan polisi di tol Jakarta - Cikampek pada Desember 2020. Secara singkat, ia meminta pihak kepolisian untuk membaca kembali Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Tidak banyak penjelasan yang disampaikan Munarman terkait penetapan sebagai tersangka bagi para mendiang laskar FPI. Hanya saja ia berpesan kepada polisi untuk seksama membaca Pasal 77 KUHP.
"Suruh baca Pasal 77 KUHP," kata Munarman kepada Suara.com, Rabu (3/3/2021) malam.
Dalam Pasal 77 KUHP dijelaskan bahwa kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia. Sehingga, Munarman menganggap kalau kasus enam laskar FPI itu semestinya tidak diperpanjang.
Baca Juga: Enam Laskar FPI yang Tewas Ditetapkan Jadi Tersangka
Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Andi Rian Djajadi mengatakan dalam waktu dekat, berkas perkara keenam tersangka dilimpahkan ke Kejaksaan Agung untuk selanjutnya dibuat keputusan.
"(Penghentian perkara) itu kan bisa dipenyidikan bisa dipenuntutan," katanya.
Sebelumnya, Komnas HAM menyebutkan adanya dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan anggota polisi dalam kasus penembakan terhadap enam laskar FPI yang tengah mengawal Habib Rizieq Shihab.
Ketua Tim Penyelidikan Komnas HAM Choirul Anam mengatakan dua dari enam laskar ditembak polisi di jalan tol, sedangkan empat larkas lagi ditembak ketika sudah berada di tangan polisi hingga dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM.
Choirul menjelaskan dugaan pelanggaran HAM berawal dari peristiwa saling serempet kendaraan polisi dan laskar pengawal Habib Rizieq, kemudian berakhir dengan keributan.
Baca Juga: Kabareskrim Agus Janji Tuntaskan Kasus Penembakan Laskar FPI
"Dalam kejadian itu, dua laskar FPI meninggal dunia. Sementara empat laskar FPI lainnya masih hidup," kata Choirul Anam, Jumat (8/1/2021).
Choirul menyebut empat laskar masih hidup sampai di jalan tol Cikampek KM 50, namun setelah dalam penguasaan polisi, mereka kemudian tewas.
"Maka peristiwa tersebut merupakan bentuk dari peristiwa pelanggaran hak asasi manusia," kata Choirul.
Polisi diduga melakukan penembakan sekaligus terhadap empat orang dalam satu waktu. Padahal, kata dia, polisi seharusnya bisa melakukan upaya lain untuk menghindari semakin banyaknya korban jiwa.
"Kami juga mengindikasikan adanya tindakan unlawful killing terhadap empat orang laskar FPI," kata dia.
