Suara.com - Anggota Komisi 6 DPR RI Fraksi PDIP, Evita Nursanty, menilai tidak ada yang perlu dipermasalahkan dari ditunjuknya Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj sebagai Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Said dinilai mumpuni isi jabatan tersebut.
Evita mengklaim tak melihat adanya unsur muatan politis dalam penunjukan Said Aqil duduki posisi Komut PT KAI.
"Saya rasa tidak (unsur muatan politis dalam penunjukan). Ketokohan beliau menjadi dasar yang kuat," kata Evita saat dihubungi Suara.com, Kamis (4/3/2021).
Evita menjelaskan, Said diyakini mumpuni isi jabatan Komut KAI lantaran pengalaman organisasinya. Dengan hal itu dianggap bisa kelola manejemen KAI.
Baca Juga: Said Aqil Jadi Komisaris Utama KAI, Kemen BUMN: Dia Banyak Pengalaman
"Pengalaman organisasi selama ini pasti sangat memahami seperti apa manajemen mau pun leaderships yang dibutuhkan dimana pun posisi jabatan," tuturnya.
Kemudian alasan kedua yang diklaimnya Said mumpuni jadi Komut KAI lantaran dirinya dianggap bisa mengerti moda transportasi apa yang diinginkan masyarakat. Selain itu Said dianggap bisa melakukan pengawasan.
"Sebagai pemimpin umat tentunya beliau paham seperti apa transportasi publik yang didambakan masyarakat dan di satu sisi mampu menjadi pengawas kebijakan maupun pelaksanaan perkeretaapian. Jadi ditunjuknya Kiai Said Aqil bagus saja, tidak ada masalah," tandasnya.
Jadi Komut KAI
Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj sebagai Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.
Baca Juga: Ketua PBNU Said Aqil Siradj Diangkat Menjadi Komisaris Utama PT KAI
Hal ini dibenarkan oleh Komisaris Independen KAI Riza Primadi.
"Betul," kata Riza saat dikonfirmasi Suara.com lewat pesan singkat, Rabu (3/3/2021).
Said Aqil menggantikan mantan Menteri Perhubungan Jusman Syafii Jamal untuk mengawasi kinerja Direksi KAI.
Selain jadi Komisaris Utama PT KAI, Said Aqil juga merangkap menjadi Komisaris Independen. Riza mengatakan, terdapat lima jajaran komisaris baru yang ditunjuk oleh Erick Thohir.