Infografis
Suara.com - Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Asrorun Niam Sholeh mengatakan peraturan presiden yang mengatur investasi industri miras tidak sejalan dengan semangat program wisata halal di tanah air. Alih-alih mendukung, investasi industri miras justru menenggelamkan upaya pembangkitan ekonomi kreatif melalui pariwisata halal.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata sudah menggalakkan wisata halal di sejumlah provinsi sejak 2016. Upaya tersebut dilakukan guna menyedot minat wisatawan muslim untuk menikmati keindahan nusantara.
Menurut Niam, investasi produksi miras yang diteken Jokowi justru bertolak belakang dengan upaya pengembangan wisata halal itu.
"Sementara peredaran miras akan kontra produktif terkait dengan komitmen untuk mendorong perwujudan pariwisata halal itu," kata Niam saat konferensi pers secara daring, Selasa (2/3/2021).
Baca Juga: Jokowi Cabut Perpres Investasi Miras, Ustaz Yusuf Mansur: Ayo Sujud Syukur
"Alih-alih mendorong, (investasi miras) justru ini menjauhkan wisatawan yang memiliki komitmen perwujudan wisata halal di Indonesia," tambahnya.
Karena itu, MUI sedari awal menolak adanya Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal itu. Bahkan MUI mengingatkan akan adanya Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2009.
Dalam rekomendasi fatwa itu berbunyi, 'Pemerintah agar melarang peredaran minuman beralkohol di tengah masyarakat dengan tidak memberikan izin pendirian pabrik yang memproduksi minuman tersebut, dan tidak memberikan izin untuk memperdagangkannya, serta menindak secara tegas pihak yang melanggar aturan tersebut'.
"MUI istiqomah dan berkomitmen untuk terus mengedukasi masyarakat terkait bahaya miras," tuturnya.
Presiden Jokowi hari ini resmi mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
Baca Juga: Cabut Perpres Izin Miras, PP Muhammadiyah: Presiden Demokratis dan Legowo
Dalam salinan Perpres yang ditetapkan pada 2 Februari 2021 oleh Jokowi ini juga mengatur soal penanaman modal untuk minuman beralkohol atau miras yang dibolehkan investasinya di Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Papua.
Jokowi mengaku mencabut Perpres ini setelah menerima masukan dari ulama, organisasi keagamaan, dan sejumlah pemerintah provinsi.
"Saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut. Terima kasih," kata Jokowi lewat kanal Sekretariat Presiden, Selasa 2 Maret 2021.
Dalam aturan yang sudah dicabut tersebut, Jokowi membuka bidang usaha yang sebelumnya masuk Daftar Negatif Investasi (DNI).
Salah satunya, yaitu membuka kembali investasi minuman beralkohol atau minuman keras dan minuman alkohol yang terbuat dari anggur.
