Infografis
Suara.com - Politikus Senior yang dipecat secara tidak hormat dari Partai Demokrat, Jhoni Allen Marbun mengatakan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingkari fakta sejarah.
Dengan bersaksi atas nama Tuhan, Jhoni Allen mengatakan SBY tidak sama sekali berkeringat atau bahkan mendarah-darah demi berdirinya Partai Demokrat.
Hal itu diutarakan oleh John Allen dalam video berdurasi sembilan menit yang ramai tersebar di berbagai platform media sosial. Salah satunya dibagikan lewat saluran YouTube Sidoel Jak.
Jhoni Allen angkat bicara soal Partai Demokrat yang menurutnya kini dikenal sebagai partai dinasti dan oligarki. Kata dia, hal itu mulai dirasakan sejak KLB Partai Demokrat pertama di Bali pada 2013.
Baca Juga: Buka-bukaan Isi Amplop Hasil Nikahan, Wanita Ini Syok Dapat Uang Rp 1.000
"Bapak SBY menjadi Ketua Umum dan anak kandungnya Edhi Baskoro Yudhoyono sebagai Sekjen. Ini baru pertama kali di Indonesia bahkan di dunia yang mana pengurus Partai Politik, bapaknya ketum dan anaknya sekjen," papar Jhoni seperti dikutip Suara.com.
"Sejatinya SBY telah melakukan pengingkaran fakta sejarah lahirnya Partai Demokrat," sambungnya dilanjutkan dengan menjelaskan proses terbentuknya Partai Demokrat.
Jhoni Allen kemudian bersumpah atas nama Tuhan bahwa SBY tidak terlibat dalam pembentukan Partai Demokrat sebagaimana klaim beredar.
Dia menjelaskan bahwa SBY baru bergabung dengan Partai Demokrat setelah verifikasi KPU, selepas memasukkan Anie Yudhoyono sebagai salah satu wakil Ketua Umum.
"Demi Tuhan saya bersaksi, SBY tidak berkeringat sama sekali apalagi mendarah seperti pernyataan di berbagai kesempatan," tegas Jhoni.
Baca Juga: Viral Pemuda Lempar Batu ke Sawah Hijau Milik Petani, Aksinya Panen Kecaman
"SBY bergabung dengan Partai Demokrat setelah verifikasi KPU, setelah memasukkan Almarhumah Ani Yudhoyono sebagai salah satu wakil Ketum dan hanya menjumbang 100 juta. SBY setelah mundur dari kabinet Megawati baru muncul di Bogor," lanjut dia yang mengaku menjadi ketua panitia kala itu.
Melihat hal tersebut, Jhoni Allen menegaskan bahwa SBY bukan pendiri Partai Demokrat. Justru dia menuding SBY melakukan kudeta terhadap Anas Urbaningrum.
SBY - Anas Urbaningrum
Jhoni Allen menuding SBY melakukan kudeta terhadap posisi ketua umum Demokrat yang kala itu dipimpin Anas Urbaningrum, sekitar tahun 2013.
Jhoni menceritakan, SBY selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat kala itu membentuk presidium untuk menanggapi Anas Urbaningrum yang terbelit kasus hukum tapi belum berstatus sebagai tersangka. Anas kala itu duduki jabatan sebagai ketum partai hasil Kongres II Demokrat di Bandung 2010.
"SBY selaku ketua dewan pembina PD dan juga Presiden RI mengambil kekuasaan Anas Urbaningrum dengan cara membentuk Presidium dimana ketuanya SBY, wakil ketua Anas Urbaningrum yang tidak memiliki fungsi lagi menjalankan roda partai Demkrat sebagai Ketum. Inilah kudeta yang pernah terjadi di PD," kata Jhoni.
Kemudian kata Jhoni, usai Anas ditetapkan sebagai tersangka terjadilah Kongres Luar Biasa (KLB) atau Kongres III Demokrat di Bali 2013 silam. Dalam KLB itu SBY terpilih langsung menggantikan Anas sebagai ketum. SBY menurutnya, sempat bilang hanya akan meneruskan kepemimpinan hingga 2015 saja.
Tak sampai di situ, Jhoni juga mengklaim dirinya telah diperintahkan oleh SBY untuk membujuk Marzuki Alie yang saat itu menjabat ketua DPR RI untuk tidak maju sebagai kandidat Ketua Umum Partai Demokrat. Padahal, Marzuki Alie adalah pemegang suara terbesar kedua usai Anas pada Kongres di Bandung.
"Pada Kongres IV 2012 di Surabaya, SBY merekayasa jalannya kongres agar dia menjadi calon tunggal Ketua Umum Partai Demokrat. Inilah bentuk pengingkaran janjinya terhadap dirinya sendiri, dan para kader Partai Demokrat di seluruh Tanah Air," tandasnya.
Demokrat Soal SBY Dituding Kudeta Anas Urbaningrum
DPP Partai Demokrat membantah tudingan bekas kadernya, Jhoni Allen Marbun yang menyebut Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY mengkudeta Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum pada 2013 silam. Menurutnya SBY justru melindungi Anas.
"Kalau dibilang bapak SBY kudeta Anas, sejarah partai Demokrat justru melindungi Anas," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra kepada wartawan, Senin (1/3/2021).
Herzaky mengatakan, atas permintaan DPD dan DPC agar digelarnya Kongres Luar Biasa atau KLB untuk menggantikan Anas sebagai ketua umum justru majelis tinggi partai memutuskan melindungi hak Anas. Padahal elektabilitas ambruk usai masalah kasus korupsi yang menjerat Anas.
"Karena Anas baru diterpa isu dan belum menjadi tersangka. Majelis Tinggi Partai lakukan penyelamatan hak Anas sebagai ketum sampai akhirnya Anas sulit diselamatkan karena posisi tersangka. Itu ada dalam AD ART," ujarnya.
