Infografis
Suara.com - Partai Keadilan Sejatera (PKS) menyelenggarakan rapat kerja nasional (rakernas) tahun 2021 selama dua pekan ke depan secara daring dan luring. Dalam rakernas tersebut, PKS sekaligus membahas dan menentukan sikap mereka terkait semua isu yang tengah berkembang.
Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan, pembahasan dilakukan menyeluruh, termasuk berkaitan dengan rencana merevisi undang-undang tentang Pemilu hingga kehadiran Perpres tentang investasi miras.
Namun, kata Aboe, sikap PKS sudah terbaca sejak dini mengenai beberapa isu di atas.
Semisal PKS yang mendukung normalisasi Pilkada di 2022 dan 2023, hingga menolak investasi miras. Kendati begitu, hal tersebut turut dibahas lebih lanjut dalam rakernas.
Baca Juga: Tegas! PKS Tolak Jokowi Legalkan Miras Demi Investasi
"Itu sudah kebaca. Menolak dibebaskannya miras sampai ke tingkat bawah, itu juga sudah terbaca. Artinya nanti ini kita akan bicarakan secara nasional ketika di forum itu," kata Aboe secara daring, Senin (1/3/2021).
Termasuk, ialah sikap Nasdem yang akan menyelenggarakan konvensi capres pada 2024.
"Begitu juga termasuk usulan Nasdem. Itu baik-baik saja kita tidak akan katakan a, b, dan c, kalau masih pribadi silakan pribadi. Tapi pada waktu di rakernas itu kita akan bahas," ujar Aboe.
"Menyikapi ini segala sesuatunya kita akan secara objektif sesuai kepentingan politik PKS dan kepentingan bangsa. Itulah kira-kira," tandas Aboe.
Diketahui Rakernas PKS dibuka pada hari ini dan akan berlangsung sampai 15 Maret 2021. Adapun puncak acara rakernas dilakukan pada 16-18 Maret 2021.
Baca Juga: Tolak Investasi Miras, PKS Singgung Soal Kriminalitas
"Kegiatan offline dilaksanakan 16 sampai dengan 18 Maret 2021 di Jakarta sebagai puncak acara rakernas," ujar Aboe.
