Jadi Ketua Umum KNI-ID yang Baru, Sarwo Edhi Dorong Pelaksanaan Food Estate

Senin, 01 Maret 2021 | 09:59 WIB
Jadi Ketua Umum KNI-ID yang Baru, Sarwo Edhi Dorong Pelaksanaan Food Estate
Hasil panen petani lahan food estate di Desa Ria-Ria, Sumatera Utara. (Dok. Kementan)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Ketua Umum Komite Nasional Indonesia untuk Irigasi dan Drainase (KNI-ID) yang baru, Sarwo Edhy, mendorong pelaksanaan program food estate guna menyediakan sumber pangan yang layak untuk masyarakat.

Hal itu disebutkan Sarwo Edhy dalam acara penobatan dalam Kongres INACID/KNI-ID yang digelar di Bandar Lampung, 27-38 Februari 2021. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) itu juga menyampaikan terima kasih atas jabatan baru yang diamanatkan kepadanya. 

"Saya pribadi menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kepercayaan Bapak/Ibu yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada saya untuk mengemban tugas sebagai Ketua Umum KNI-ID Periode 2021-2024. Semoga dalam empat tahun ke depan kita dapat bersama-sama membuat kemajuan dalam INACID/KNI-ID," ujar Sarwo Edhy dalam sambutannya. 

Pada kesempatan itu Sarwo Edhy juga berterima kasih kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan anggota INACID/KNI-ID atas kepercayaan dan dukungannya kepada Kementerian Pertanian untuk terlibat secara aktif di organisasi ini. 

Baca Juga: Cegah Gagal Panen, Kementan Ajak Petani Kediri Lakukan Gerdal dan Asuransi

"Semoga kedepannya melalui sinergi yang lebih baik antara Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR serta instansi terkait lainnya, Organisasi INACID/KNI-ID ini dapat memberikan kontribusi positif kepada pemerintah dalam memberikan saran serta rekomendasi dalam penyusunan kebijakan khususnya di bidang pengelolaan irigasi dan pertanian," papar Sarwo Edhy. 

Kongres ini mengambil tema “Pengembangan dan Pengelolaan Food Estate (Lumbung Pangan) Berkelanjutan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Petani dalam Lingkungan yang Strategis dan Dinamis”. 

Menurut Sarwo Edhy, Tema ini sangat penting dan terkait dengan program pemerintah yang saat ini sedang dilaksanakan. Yaitu pengembangan kawasan food estate dalam upaya menyediakan tambahan stok pangan nasional.

"Seperti kita ketahui bahwa populasi penduduk dunia terus meningkat, sementara ketersediaan sumber daya lahan dan air semakin terbatas. Kondisi ini semua tentunya memerlukan upaya agar pemanfaatan lahan dan air yang ada harus dilakukan secara efisien untuk meningkatkan produksi pertanian," kata Sarwo Edhy. 

Mengutip arahan Presiden dalam pembukaan rapat kerja Nasional pembangunan pertanian tahun 2021 bahwa diperlukan langkah-langkah yang extraordinary dalam pengelolaan pertanian. Khususnya Food Estate yang merupakan salah satu program pemerintah yang dirancang untuk pengembangan pertanian yang komprehensif dari mulai on-farm sampai dengan off-farm. 

Baca Juga: Siapa Paling Berperan dalam Amankan Stok Beras Nasional, Ini Kata Mentan

"Diharapkan melalui program pemerintah Food Estate ini dapat memberikan solusi terhadap pangan yang kita hadapi saat ini," lanjutnya. 

Sarwo Edhy menambahkan, dalam upaya meningkatkan produksi pertanian, Irigasi memiliki peranan yang sangat penting untuk ditempatkan sebagai salah satu skala prioritas yang harus dikembangkan.

Saat ini dari lahan sawah di Indonesia seluas 7,46 juta ha. 4,5 juta ha di antaranya adalah lahan sawah yang ada irigasinya, harus dioptimalkan melalui efisiensi penggunaan air irigasi dan perbaikan infrastruktur irigasinya agar dapat meningkat indeks pertanamannya. 

"Sisanya merupakan lahan sawah tadah hujan yang belum terdapat irigasinya, perlu dicarikan solusi agar bisa mendapatkan irigasi dan meningkat juga indek pertanamannya," tuturnya. 

Dikatakannya, tantangan ke depan adalah meningkatnya kebutuhan air untuk sector domestik, industri dan pertanian, yang dihadapkan pada situasi perubahan iklim, pertumbuhan penduduk dan pemanfaatan sumber daya air yang tidak ramah lingkungan. 

"Hal ini perlu dukungan dalam keberpihakan penyusunan program pada upaya antisipasi dan respon cepat terhadap perubahan lingkungan strategis yang dinamis," pungkasnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI