Infografis
Suara.com - Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Satria Aji Imawan, mengatakan pemerintah harus bisa menjelaskan perihal porsi prioritas program vaksinasi Covid-19 yang diberikan kepada anggota DPR RI beserta keluarganya.
Menurutnya, pemerintah harus memperlihatkan transparansi kalau tidak ada transaksi 'jual-beli' di balik vaksinasi yang diberikan kepada anggota DPR RI. Maksud dari transaksi jual-beli itu ialah permintaan jadwal yang lebih cepat dari pihak DPR RI kepada pemerintah agar segera mendapatkan vaksin.
Meskipun DPR RI juga memiliki tugas yang krusial namun pemerintah sendiri telah menetapkan kategori kelompok penerima vaksin paling pertama.
"Katakanlah apakah jual belinya berdasarkan barter atau beli dengan uang sehingga bisa akses vaksin yang sebenarnya itu sudah ada kategorisasinya menurut pemerintah begitu," kata Satria saat dihubungi Suara.com, Jumat (26/2/2021).
Baca Juga: Niat Hati Bantu Orang, Viral Anggota DPR RI Dedi Mulyadi Ditampar Dua Kali
Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sempat merosot dikarenakan dianggap tidak becus menangani pandemi Covid-19. Namun kepercayaan masyarakat mulai kembali perlahan seiring adanya vaksin Covid-19.
Meski ada segelintir orang yang tidak mau divaksin, mayoritas masyarakat Indonesia masih menanti untuk mendapatkan vaksin gratis. Tetapi masyarakat kemudian dikagetkan dengan adanya pelaksanaan vaksinasi anggota DPR RI beserta keluarga yang dianggap tidak etis karena memperolehnya secara gratis.
"Seharusnya pemerintah memberikan statement atau konferensi pers tentang bahwa hal ini tidak benar atau hal ini benar dikarenakan kenapa, karena memang trust masyarakat ke pemerintah saat ini sempat turun merosot," ucapnya.
"Harapan kepada pemerintah cukup tinggi dan trusting sehingga ini harus (ada) perbaikan soal tadi transparansi dan untuk mengonfirmasi apakah itu transaksi apa tidak, transparansi ini penting," tambahnya.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya, memastikan bahwa vaksinasi Covid-19 di DPR menyeluruh untuk anggota DPR beserta keluarga yang terdaftar. Nantinya anggota yang tidak divaksin, hanya mereka yang baru sembuh dari positif Covid-19.
Baca Juga: Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Nakes Sudah Capai Lebih dari 100 Persen
Menurut Dasco, jatah vaksin untuk kalangan anggota DPR dan keluarga sudah diatur oleh Kementerian Kesehatan. Adapun program vaksinasi itu diberitahukan saat DPR sedang melakulan reses. Kekinian vaksinasi juga dilakukan langsung di Gedung Nusantara.
"Kami mendapatkan jatah dari Kementerian Kesehatan. Anggota DPR dan anggota keluarga yang terdaftar di Kesekjenan DPR itu yang mendapat. Jadi alokasi itu dari Kementerian Kesehatan," kata Dasco di Kompleks Parlemen DPR, Jumat.
Menurut Dasco, tidak ada yang salah atau pilih kasih dari program vaksinasi yang menyasar anggota DPR beserta keluarga. Ia berujar program vaksinasi yang digalakan pemerintah memang menargetkan semua kalangan.
"Jadi gak ada yang pilih kasih, gak ada kemudian yang tertutup. Semakin cepat banyak yang divaksinasi semakin cepat juga penekanan pelonjakan Covid 19 di Indonesia," uhar Dasco.
Selain anggota DPR dan keluarga, kata Dasco vaksin juga menyasar untuk tenaga kerja hingga staf di Parlemen. Adapun DPR menjadi salah satu target sasaran vaksin mengingat statusnya yang menjadi area merah Covid-19.
"Iya termasuk staf pendukung, termasuk juga keamanan, termasuk juga office boy itu divaksinasi. Karena DPR ini area sudah area merah susah banyak Pamdal, sudah banyak pegawai yang terkena Covid. Sehingga kita lebih banyak kegiatan kemarin WFO sehingga saya tekankan sekali lagi tidak ada soal yang tertutup soal vaksinaai di DPR ini," tutur Dasco.
