Infografis
Suara.com - Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Satria Aji Imawan, mengatakan pemerintah harus bisa menjelaskan perihal porsi prioritas program vaksinasi Covid-19 yang diberikan kepada anggota DPR RI beserta keluarganya.
Menurutnya, pemerintah harus memperlihatkan transparansi kalau tidak ada transaksi 'jual-beli' di balik vaksinasi yang diberikan kepada anggota DPR RI. Maksud dari transaksi jual-beli itu ialah permintaan jadwal yang lebih cepat dari pihak DPR RI kepada pemerintah agar segera mendapatkan vaksin.
Meskipun DPR RI juga memiliki tugas yang krusial namun pemerintah sendiri telah menetapkan kategori kelompok penerima vaksin paling pertama.
"Katakanlah apakah jual belinya berdasarkan barter atau beli dengan uang sehingga bisa akses vaksin yang sebenarnya itu sudah ada kategorisasinya menurut pemerintah begitu," kata Satria saat dihubungi Suara.com, Jumat (26/2/2021).
Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sempat merosot dikarenakan dianggap tidak becus menangani pandemi Covid-19. Namun kepercayaan masyarakat mulai kembali perlahan seiring adanya vaksin Covid-19.
Meski ada segelintir orang yang tidak mau divaksin, mayoritas masyarakat Indonesia masih menanti untuk mendapatkan vaksin gratis. Tetapi masyarakat kemudian dikagetkan dengan adanya pelaksanaan vaksinasi anggota DPR RI beserta keluarga yang dianggap tidak etis karena memperolehnya secara gratis.
"Seharusnya pemerintah memberikan statement atau konferensi pers tentang bahwa hal ini tidak benar atau hal ini benar dikarenakan kenapa, karena memang trust masyarakat ke pemerintah saat ini sempat turun merosot," ucapnya.
"Harapan kepada pemerintah cukup tinggi dan trusting sehingga ini harus (ada) perbaikan soal tadi transparansi dan untuk mengonfirmasi apakah itu transaksi apa tidak, transparansi ini penting," tambahnya.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya, memastikan bahwa vaksinasi Covid-19 di DPR menyeluruh untuk anggota DPR beserta keluarga yang terdaftar. Nantinya anggota yang tidak divaksin, hanya mereka yang baru sembuh dari positif Covid-19.
Baca Juga: Niat Hati Bantu Orang, Viral Anggota DPR RI Dedi Mulyadi Ditampar Dua Kali
Menurut Dasco, jatah vaksin untuk kalangan anggota DPR dan keluarga sudah diatur oleh Kementerian Kesehatan. Adapun program vaksinasi itu diberitahukan saat DPR sedang melakulan reses. Kekinian vaksinasi juga dilakukan langsung di Gedung Nusantara.
