Waketum MUI Ungkit Hukuman HRS dan Jokowi, Rocky Gerung Kritik Keras Istana
"Diam-diam beberapa menteri mencibir apa yang dilakukan Presiden Jokowi tapi gak bisa ngomong," kata Rocky Gerung.
Suara.com - Pengamat Politik Rocky Gerung ikut mengomentari pernyataan Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas terkait proses kepolisian merampungkan masalah kerumunan di tengah pandemi Covid-19.
Perlu diketahui, Anwar Abbas mencontohkan kasus pentolan FPI Habib Rizieq Shihab dengan kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT) baru-baru ini.
Anwar Abbas mengungkit hukuman bagi keduanya. Kata dia, seharusnya secara logika hukum harus ditegakkan. Apabila Habib Rizieq dipenjara, maka Presiden Jokowi pun harus demikian.
Meski begitu, Anwar Abbas menuturkan bahwa sebaiknya Habib Rizeiq dan Presiden Jokowi dikenai hukum denda saja.
Baca Juga: Orang RI Mulai Cemas, Kudu Mikir 1.000 Kali Untuk Belanja! Sri Mulyani Justru Diam Seribu Bahasa
Menyoroti hal itu, Rocky Gerung menegaskan bahwa masalahnya tak main-main dan harus mendapatkan perhatian dari Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
"Jadi saya membayangkan kerumitan Kapolri (ada tuntutan soal kasus ini). Apalagi yang melakukan tekanan terakhir adalah MUI yang menandakan sinyal moral. Lain kalau yang melaporan orang yang pembenci," ungkap Rocky Gerung seperti dikutip Suara.com pada Jumat (26/2/2021) dari tayangan dalam kanal YouTube miliknya.
Soal tuntutan yang kemudian muncul dari tokoh MUI, Hersubeno Arief selaku kawan diskusi bertanya apakah keruhnya situasi sekarang bisa diubah apabila Presiden Jokowi meminta maaf.
Rocky Gerung menimpalinya dengan berkata sebenarnya bisa. Hanya saja, pihak terkait harus melepas arogansi.
"Gak ada yang terlambat kalau gak ada arogansi. Keterlambatan itu disebabkan oleh arogansi, karena dianggap konsekuensinya panjang. Kalau minta maaf berarti kalah, padahal Jokowi pernah bilang negara gak boleh kalah," kata Rocky Gerung.
Baca Juga: Detik-detik Pemerintah Umumkan Tukin Dosen dan ASN Akan Cair Juli 2025
"Orang ingat lagi kan negara gak boleh kalah, makanya presiden gajelas.k boleh minta maaf meskipun bikin salah gitu. Negara harus benar mululu. Presiden harus terus menerus tidak boleh disalahkan," sambungnya.
