Infografis
Suara.com - Seluruh anggota DPR RI beserta keluarga kandung mendapatkan vaksinasi Covid-19 gratis dari pemerintah sejak 23 Februari 2021.
Terkait itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menganggap hal tersebut kurang etis mengingat anggota DPR memiliki pendapatan lebih banyak ketimbang rakyat.
Ujang menjelaskan bahwa program vaksinasi Covid-19 yang digelar pemerintah bersifat gratis bagi masyarakat umum. Tenaga kesehatan, penduduk lanjut usia, anggota TNI-Polri menjadi kelompok prioritas sebagai penerima vaksin karena menjadi garda terdepan dalam penanganan Covid-19.
Kemudian gelombang kedua diikuti dengan wartawan dan anggota DPR dan keluarga serta pekerja di kompleks parlemen.
"Kalau bicara etis tak etis, sedikit tak etis. Karena jika rakyat gratis wajar, karena kantongnya kosong. Sedangkan anggota DPR dan keluarganya, dollarnya banyak," kata Ujang saat dihubungi Suara.com, Jumat (26/2/2021).
Meski demikian, pemandangan tersebut dianggap biasa oleh Ujang. Menurutnya bukan hal aneh dan baru ketika pejabat beserta keluarga ingin mendapatkan jatah yang sama dengan rakyat.
"Apalagi rakyatnya divaksin gratis. Tentu wakil rakyat dan keluarganya juga ingin gratis."
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa vaksinasi Covid-19 di DPR menyeluruh untuk anggota DPR beserta keluarga yang terdaftar. Nantinya anggota yang tidak divaksin, hanya mereka yang baru sembuh dari positif Covid-19.
Dasco menuturkan, jatah vaksin untuk kalangan anggota DPR dan keluarga sudah diatur oleh Kementerian Kesehatan. Adapun program vaksinasi itu diberitahukan saat DPR sedang melakulan reses. Kekinian vaksinasi juga dilakukan langsung di Gedung Nusantara.
Baca Juga: Catat, Ini 7 Reaksi Paling Umum Usai Vaksinasi Covid-19
"Kami mendapatkan jatah dari Kementerian Kesehatan. Anggota DPR dan anggota keluarga yang terdaftar di Kesekjenan DPR itu yang mendapat. Jadi alokasi itu dari Kementerian Kesehatan," kata Dasco di Kompleks Parlemen DPR, Jumat (26/2/2021).
