Infografis
Suara.com - Pemerintah resmi mengizinkan vaksinasi Covid-19 lewat jalur mandiri yang dikelola oleh pihak swasta.
Hal tersebut disahkan lewat Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021 yang terbit pada Rabu (24/2/2021) yang ditandatangani Menkes Budi Gunadi Sadikin, menggantikan Permenkes sebelumnya.
Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa vaksinasi mandiri diperlukan sesuai dengan perkembangan program vaksinasi Covid-19 di Indonesia.
"Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sehingga perlu diganti," tulis Permenkes 10/2021.
Vaksinasi Mandiri dalam Permenkes 10/2021 disebut dengan istilah Vaksinasi Gotong Rorong yang artinya pelaksanaan Vaksinasi kepada karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada badan hukum/badan usaha (perusahaan).
Meski begitu, pemerintah memastikan vaksinasi mandiri tetap akan gratis karena perusahaan diwajibkan menanunggu biaya yang ditetapkan pemerintah.
"Karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga sebagai penerima Vaksin Covid-19 dalam pelayanan Vaksinasi Gotong Royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut bayaran/gratis," bunyi Pasal 3 Ayat (5).
Nantinya, perusahaan diwajibkan mendata karyawannya yang akan menjadi penerima vaksin jalur mandiri lalu disetor ke pemerintah.
Data yang harus dikumpulkan perusahaan paling tidak memuat jumlah, nama, alamat, dan nomor induk kependudukan.
Baca Juga: Ma'ruf Amin hingga Anies Baswedan Pantau Proses Vaksinasi Atlet
Ditegaskan dalam pasal 7 ayat 4, jenis Vaksin Covid-19 untuk Vaksinasi Mandiri harus berbeda dengan jenis vaksin yang digunakan untuk vaksinasi program pemerintah.
