Infografis
Akhir pekan lalu, 35.000 orang menghadiri obrolannya. Otoritas Thailand mengancam pengguna Seperti di Cina, di mana akses Clubhouse sekarang diblokir setelah menjadi platform populer untuk diskusi terbuka, pemerintah Thailand telah memperingatkan pengguna bahwa mereka menghadapi konsekuensi hukum karena melanggar Undang-Undang Kejahatan Komputer jika mereka menyalahgunakan aplikasi.
"Pihak berwenang siap untuk melanjutkan tindakan hukum (terhadap mereka yang melanggar hukum), sama seperti platform media sosial lainnya," kata Menteri Ekonomi Digital Thailand Buddhipongse Punnakanta dalam sebuah pernyataan Kamis (18/02) pekan lalu.
Undang-undang kejahatan siber telah ditegakkan dengan ketat untuk membungkam kritik terhadap pemerintah dan monarki.
"Pemerintah Thailand masih memiliki pola pikir yang sangat ketinggalan zaman dalam hal informasi. Mereka pikir mereka masih dapat mengontrol dan menghasilkan satu set informasi," kata Pavin.
"Ketika ada versi yang berbeda, mereka tidak tahu bagaimana menghadapinya dan akhirnya beralih ke metode lama dengan menggunakan undang-undang untuk membatasinya," tambahnya.
Clubhouse menjembatani perpecahan politik
Pla mengatakan belum menemukan ruang obrolan di Clubhouse yang digunakan oleh pendukung pemerintah.
Namun, pria berusia 29 tahun itu mengatakan dia telah mendengar diskusi antara mereka yang anti-pemerintah tetapi berpikir monarki harus dibiarkan tidak tersentuh dengan mereka yang menginginkan reformasi kerajaan.
Dia yakin pemerintah mencoba melarang aplikasi ini karena mereka tidak ingin kedua belah pihak spektrum politik berbicara satu sama lain secara langsung.
Baca Juga: Peluncuran Clubhouse Android Kian Dekat
Apapun niat pemerintah, popularitas Clubhouse yang semakin meningkat berpotensi mengubah ranah diskusi publik di Thailand.
