Jokowi Bakal Dipolisikan Soal Kerumunan di NTT, PPP: Yang Lalai Panitianya

Kamis, 25 Februari 2021 | 18:35 WIB
Jokowi Bakal Dipolisikan Soal Kerumunan di NTT, PPP: Yang Lalai Panitianya
Presiden Joko Widodo dikerumuni oleh sejumlah masyarakat saat mengunjungi Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (23/2/2021). (Tangkap layar/ist)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan/PPP Achmad Baidowi, angkat bicara menanggapi soal rencana Presiden Joko Widodo yang akan dilaporkan ke polisi terkait dugaan pelanggaran kerumunan saat kunjungan ke Nusa Tenggara Timur/NTT beberapa waktu lalu.

Ia menilai polisi dalam memproses laporan tersebut akan melihat fakta yang terjadi di lapangan. Menurutnya, dalam kasus tersebut yang bersalah bukan lah Jokowi.

"Melaporkan itu hak setiap warga negara, namun polisi dalam memproses laporan tentu saja melihat kenyataan di lapangan. Maka yang paling bertanggungjawab terhadap adanya kerumunan adalah panitia di lapangan dan Satgas Covid-19 yang melakukan pembiaran," kata pria yang akrab disapa Awiek saat dihubungi Suara.com, Kamis (25/2/2021).

Awiek menyampaikan, dalam peristiwa di NTT yang mengakibatkan orang berkerumun menurutnya hal itu disebabkan karena spontanitas saja. Terlebih satgas covid dinilai tak sigap.

Baca Juga: PA 212 Desak Polri Usut Kasus Kerumunan Jokowi di NTT

"Apalagi terjadi spontanitas bukan direncanakan," tuturnya.

Sebelumnya, Jokowi akan dilaporkan ke Bareskrim Polri. Terkait peristiwa kerumunan yang terjadi saat kunjungan kerja di Kabupaten Sikka, NTT.

Laporan terhadap peristiwa kerumunan Jokowi rencananya akan dilakukan hari ini, Kamis 25 Februari 2021. Pelapor adalah Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan. Dugaannya Jokowi telah melanggar protokol kesehatan.

"Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin rakyat malah membuat kerumunan dan abai terhadap protokol kesehatan dengan melemparkan bingkisan dari atas mobil," kata Kurnia, Ketua Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan, Rabu (24/2) kemarin.

Kurnia menjelaskan, dugaan pelanggaran protokol kesehatan itu berkaitan dengan terjadinya kerumunan massa yang menyambut Jokowi saat melakukan kunjungan kerja ke Maumere, Kabupaten Sikka, NTT.

Baca Juga: Soal Karhutla, Peneliti Dorong Birokrasi-Anggaran Fokus ke Pencegahan

Kurnia berharap laporan tersebut nantinya dapat diterima dan ditindaklanjuti oleh Bareskrim Polri. Adapun, pihaknya berencana melaporkan Jokowi ke Bareskrim Polri sekira pukul 10.00 WIB Kamis pagi ini.

"Dengan semangat menuju Indonesia bebas Covid-19 dan prinsip semua orang sama kedudukannya di hadapan hukum," katanya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI