Infografis
Suara.com - Anggota Komisi IX DPR, Rahmat Handoyo meminta pihak rumah sakit melaksanakan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan insentif kepada tenaga kesehatan atau nakes secara penuh, tanpa pemotongan.
Hal itu seiring dengan temuan KPK menyoal adanya manajemen rumah sakit yang memotong insentif nakes sebesar 50 sampai 70 persen.
"Apa yang sudah jadi rekomendasi dari KPK untuk nakes kita untuk insentif tinggal dijalankan saja di daerah maupun di rumah sakit. Oleh karena itu pemerintah pusat mengoordinasikan bagaimana rekomendasi itu bisa dijalankan dengan baik sehingga tujuan tercapai," kata Rahmat kepada Suara.com, Rabu (24/2/2021).
Rahmat meminta kepada KPK untuk mendalami lebih jauh terkait temuan pemotongan insentif nakes oleh rumah sakit.
Rahmat juga tidak membantah bahwa ada potensi pemotongan insentif nakes setelah dana tersebut diberikan oleh pemerintsh pusat. Pasalnya, kata Rahmat berdasarkan klaim dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan ditegaskan tidak ada pemotongan anggaran untuk insentif nakes.
"Jadi artinya ya potensi-potensi inefisiensi, duplikasi anggaran maupun terkait dengan adanya pemotongan itu tentu ini ada di setelah pemerintah pusat. Apalagi ada potongan dari rumah sakit ya itu perlu didalami terjadi itu," kata Rahmat.
"Karena itu adalah mengurangi hak dari saudara kita, nakes yang jadi garda terdepan untuk ikut mengendalikan Covid-19 dan menangani pasien kita yang kaitannya dengan Covid-19," tandasnya.
Endus Pemotongan Insentif Nakes
KPK menerima informasi adanya pemotongan insentif tenaga kesehatan (nakes) oleh pihak manajemen rumah sakit (RS) dengan besaran 50 hingga 70 persen.
Baca Juga: Wakil Ketua Komisi XI DPR Kritik Penurunan Bunga Kredit Lamban
KPK pun mengimbau kepada manajemen rumah sakit atau pihak terkait agar tidak memotong insentif yang diberikan kepada nakes.
